Dinilai Hambat Organisasi, DPW PPP se-Indonesia Kompak Minta Sekjen Diganti

Laporan : Shodiq

JAKARTA,HARIAN7.COM – Arus bawah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mulai bergejolak. Seluruh pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) se-Indonesia secara serentak mendesak Ketua Umum Muhamad Mardiono untuk segera mencopot Sekretaris Jenderal (Sekjen) Taj Yasin karena dinilai menghambat roda organisasi dan lebih memprioritaskan kepentingan pribadi.

Desakan kolektif ini mencuat usai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) daring pada Kamis (16/4/2026). Para pimpinan wilayah menilai kinerja kesekjenan tidak berjalan efektif sejak terbitnya Surat Keputusan (SK) Kemenkumham enam bulan lalu.

Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Saiful Rahmat Dasuki, mengungkapkan bahwa fungsi manajerial partai saat ini mengalami stagnasi. Ia menuding adanya manuver politik inkonstitusional yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

“Selama enam bulan terakhir, hampir tidak ada pembicaraan terkait kepentingan partai. Fokusnya justru lebih banyak ke kepentingan individu. Ini bentuk perlawanan terhadap organisasi dan harus ada tindakan tegas berupa penggantian,” ujar Saiful dalam keterangan resminya, Jumat (17/4) sebagaimana dilansir dari detikNews.com.

Nada serupa datang dari wilayah. Sekretaris DPW PPP Kalimantan Barat, Eka Candra, menekankan bahwa pergantian jabatan Sekjen sangat krusial mengingat agenda politik besar sudah di depan mata, termasuk tahapan verifikasi partai oleh KPU.

“Kita tidak bisa menunggu lama. Konsolidasi politik harus berjalan, dan Ketua Umum butuh pendamping yang mampu menjalankan roda organisasi dengan baik,” tegas Eka.

Sementara itu, Sekretaris DPW PPP Sumatera Barat, Mulyadi, menyatakan dukungannya agar DPP segera mengambil langkah evaluasi total terhadap kader yang tidak produktif demi menjaga soliditas internal partai.

Hingga berita ini diturunkan, desakan bulat dari tingkat wilayah ini menjadi tekanan besar bagi DPP PPP untuk segera merombak struktur kepengurusan demi menjamin kesiapan partai menghadapi kontestasi politik mendatang.(*)