MBG Berskala Raksasa, Muh Haris Ingatkan Mutu, Keamanan Pangan, dan Dampak Nyata Jangan Kalah oleh Angka

Laporan: Muhamad Nuraeni

JAKARTA | HARIAN7.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kian mengukuhkan diri sebagai proyek sosial raksasa negara. Hingga akhir 2025, program ini telah menjangkau sekitar 55,1 juta penerima manfaat dengan dukungan lebih dari 19 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Dari sisi skala, MBG bahkan disebut sebagai salah satu program pemenuhan gizi terbesar di dunia yang dikelola negara.

Namun besarnya angka itu justru memunculkan kegelisahan. Anggota Komisi IX DPR RI, Muh Haris, menilai capaian kuantitatif belum otomatis mencerminkan keberhasilan substansial. “Secara kuantitatif, ini adalah capaian monumental. Negara menunjukkan kemampuan mobilisasi yang sangat besar. Namun, kita tidak boleh berhenti pada angka. Yang lebih penting adalah jaminan mutu, keamanan pangan, dan dampak kesehatan jangka panjang bagi anak-anak Indonesia,” kata Muh Haris di Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Dalam catatan pengawasan DPR, pelaksanaan MBG sepanjang 2025 masih diwarnai insiden keracunan pangan. Bagi Muh Haris, kasus-kasus ini tak bisa dipandang sebagai kesalahan kecil. Ia menyebutnya alarm keras atas rapuhnya pengendalian mutu di lapangan. “Program ini menyasar kelompok rentan, terutama anak sekolah. Maka prinsipnya harus zero accident. Tidak boleh ada kompromi terhadap standar higiene, sanitasi, dan pengawasan dapur MBG,” tegasnya.

Ia menilai pengawasan belum sepenuhnya berbanding lurus dengan skala program. Sertifikasi laik higiene, audit berkala terhadap SPPG, serta keterlibatan aktif dinas kesehatan daerah dan komite sekolah harus dijalankan konsisten dan berkelanjutan, bukan sekadar pelengkap administrasi.

Di luar aspek kesehatan, dampak ekonomi MBG juga menjadi sorotan. Lonjakan permintaan komoditas pangan tertentu, seperti telur dan susu, dinilai telah memicu gejolak harga di sejumlah daerah. Situasi ini berpotensi menekan daya beli masyarakat.

“Program gizi tidak boleh justru menekan daya beli masyarakat. Negara harus hadir menjaga keseimbangan antara pemenuhan gizi dan stabilitas harga pangan,” ujarnya.

Muh Haris mendorong pemerintah memastikan rantai pasok yang adil dan inklusif. Keterlibatan UMKM, BUMDes, dan produsen lokal dinilai krusial agar manfaat ekonomi MBG benar-benar mengalir ke lapisan masyarakat bawah, bukan terkonsentrasi pada segelintir pelaku usaha besar.

Terkait rencana peningkatan anggaran MBG pada 2026, ia mengingatkan bahwa membesarnya dana publik harus diikuti akuntabilitas yang ketat dan evaluasi berbasis dampak. “Ke depan, ukuran keberhasilan bukan lagi berapa juta porsi yang dibagikan, tapi sejauh mana program ini menurunkan stunting, meningkatkan kesehatan, dan mendukung kualitas pendidikan anak-anak kita,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya integrasi data gizi, kesehatan, dan pendidikan agar DPR dan publik dapat memantau manfaat nyata MBG secara objektif dan terukur.

Muh Haris menegaskan, Komisi IX DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap Badan Gizi Nasional dan seluruh mitra pelaksana. “Kami mendukung penuh tujuan besar program ini. Tetapi dukungan harus disertai pengawasan ketat, agar MBG benar-benar menjadi investasi strategis menuju Indonesia Emas 2045, bukan sekadar proyek besar tanpa kualitas,” pungkasnya.(*)