HARIAN 7

JENDELA INFORMASI DAN MITRA BISNIS ANDA

Blunder Administratif? Dugaan Intervensi Wali Kota Salatiga Terpilih Tuai Kritik, Ketua DPRD: Tahan diri lah

Laporan: Muhamad Nuraeni

SALATIGA | HARIAN7.COM – Ketegangan politik di Kota Salatiga semakin memanas. Dugaan intervensi Wali Kota terpilih yang belum dilantik terhadap kebijakan pemerintahan yang masih berada di bawah kendali Penjabat (PJ) Wali Kota menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk DPRD Kota Salatiga.

Baca Juga:  Truk Terguling di Turunan Mengkelang Bawen, Tidak Ada Korban Jiwa

Intervensi ini diduga terkait dengan pelarangan kunjungan kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Salatiga, yang sebelumnya telah direncanakan jauh-jauh hari. Pelarangan ini disebut-sebut disampaikan melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Salatiga, Wuri Pujiastuti.

Baca Juga:  Diduga Tak Sesuai Aturan , Anggaran Bansos Sembako Tim Penggerak PKK Kabupaten Semarang Terancam Tak di Cairkan

DPRD Angkat Bicara: “Tahan Diri!”

Ketua DPRD Kota Salatiga, Dance Ishak Palit, menegaskan bahwa Wali Kota terpilih, Robby Hernawan, seharusnya memiliki etika pemerintahan dan tidak melampaui kewenangannya sebelum pelantikan resmi.

“Prinsipnya Pak Robby harus memiliki etika pemerintahan. Pak PJ kan secara legalitas masih menjabat. Tahan diri lah,” ujar Dance kepada Harian7.com, Minggu (9/2/2025).

Baca Juga:  Perkuat Silaturahmi, Himpunan Mahasiswa Informatika Unimus Gelar Sarasehan dan Buka Puasa Bersama

Dance menambahkan bahwa koordinasi Wali Kota terpilih seharusnya hanya berhubungan dengan penyiapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), bukan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

“Sekda juga harusnya hanya berkoordinasi dengan PJ Wali Kota, bukan dengan Pak Robby,” tegasnya.

Baca Juga:  Samsat Nganjuk Prioritaskan Pelayanan Terhadap Masyarakat dan Transparan

Polemik Kunjungan Kerja DPRD dan Dukcapil

Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga, Yuliyanto, menegaskan bahwa kunjungan kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) bersama pimpinan serta komisi DPRD telah dibahas dan disahkan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD pada akhir Januari.

“Kami sebagai unsur pimpinan DPRD mewakili masyarakat dan menegaskan bahwa kunjungan kerja ini telah masuk dalam agenda resmi yang telah ditetapkan serta disahkan dalam rapat Bamus DPRD,” ujar Yuliyanto.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Fraksi PDI-P dan Nasdem, Alexander Joko Sulistyo, mengkritisi keras dugaan intervensi ini. Menurutnya, tindakan tersebut melanggar prinsip pemerintahan yang baik.

“Wali Kota terpilih seharusnya tidak terlibat dalam keputusan yang sudah berjalan, apalagi sebelum pelantikan resmi. Pemerintahan masih dipimpin oleh PJ, dan semua komando masih dipegang oleh beliau,” tegasnya.

Sejalan dengan itu, anggota Fraksi Nasdem, Yusup Wibisono, S.H., menyoroti peran Sekda yang seharusnya tetap berada dalam jalur birokrasi yang benar.

Baca Juga:  Lepas Salah Satu Pegawai Teladan, Karutan Salatiga : Pak Etes ini sosok orang tua yang penuh semangat

“Yang perlu dicatat adalah pimpinan yang diikuti oleh Sekda adalah Wali Kota terpilih yang belum dilantik, bukan pemimpin definitif yang seharusnya diikuti, yaitu Pak PJ,” ungkapnya.

Baca Juga:  Skandal Tambang Galian C di JLS Salatiga: Izin Agrowisata, Praktik Tambang Ilegal! DPRD Desak Penutupan Permanen

Blunder Sekda? Keputusan yang Memicu Polemik

Yusup menilai bahwa langkah yang diambil Sekda dalam kasus ini bisa dianggap sebagai blunder administratif yang berpotensi menimbulkan kebingungan dalam pemerintahan daerah.

“Seharusnya Sekda lebih dulu berkoordinasi dengan PJ Wali Kota sebelum mengambil keputusan yang dapat memicu kegaduhan,” tambahnya.

Tak hanya itu, Fraksi PDI-P dan Nasdem juga menyoroti dugaan tindakan Wali Kota terpilih yang mengirimkan orang untuk melakukan pengukuran di rumah dinas yang masih ditempati oleh PJ Wali Kota. Akibatnya, PJ Wali Kota dikabarkan memilih pindah lebih awal dari jadwal seharusnya dan kini harus “nglaju” dari Solo.

Baca Juga:  Japek II Selatan Diklaim Kurangi Kemacetan di KM 66, Sudah Dilintasi 800 Ribu Kendaraan

Menjaga Kondusivitas dan Etika Pemerintahan

Fraksi PDI-P dan Nasdem menegaskan bahwa pemerintahan harus berjalan dengan mengutamakan etika dan sinergi antar-lembaga, bukan kepentingan kelompok atau individu tertentu.

“Kami berharap tidak ada lagi tindakan yang hanya mengutamakan egoisme pribadi sehingga merusak jalannya pemerintahan dan mengganggu masyarakat,” tutup mereka.

Baca Juga:  Polemik Kewenangan: Dugaan Intervensi Walikota Terpilih Memicu Ketegangan di Pemerintahan Salatiga

Di sisi lain, saat dikonfirmasi mengenai polemik ini, Sekda Kota Salatiga memilih untuk tidak memberikan tanggapan.

“Otw di jalan, maaf njih,” jawabnya singkat ketika dihubungi.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Wali Kota terpilih Robby Hernawan saat dikonfirmasi harian7.com melalui pesan whatsApp belum memberikan respons terkait tudingan ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini

TERKINI

error: Content is protected !!