Polemik PPDB 2024: Kebijakan Pj Gubernur Jawa Barat Picu Polemik, Siapa Yang Harus Bertanggung Jawab

Penulis : Yopi S | Kontributor Kota Depok

DEPOK | HARIAN7.COM – Polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 di Jawa Barat kembali memanas. Berbagai ormas dan LSM dari seluruh penjuru Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Sate, menentang kebijakan Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat yang dianggap kontroversial.

Pengamat pendidikan, Rasikin, turut angkat bicara mengenai situasi ini. Ia mengkritik kebijakan Pj Gubernur yang dianggap terlalu berpegang pada teori tanpa mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan.

“Kekuasaan Gubernur adalah jabatan politik yang diperoleh melalui proses seleksi pemilu. Gubernur yang menjabat adalah orang yang mendapat suara rakyat terbanyak. Karena proses politik inilah, maka Ridwan Kamil saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat tidak memimpin hanya dengan teori-teori, tetapi juga dengan jiwa yang melebur dalam kultur warganya di Jawa Barat,” ujar Rasikin, Minggu (14/07/2024).

Menurut Rasikin, situasi berbeda terjadi pada Pj Gubernur Jawa Barat yang ditunjuk oleh pusat. Teori-teorinya sangat teks book dan tidak menyatu dengan jiwa masyarakat Jawa Barat. Ditambah lagi, Pejabat Disdik Jabar pun Plt. yang “dadakan” menjabat, sehingga belum dapat menyatu dengan jiwa pendidikan Jawa Barat.

Rasikin menegaskan bahwa gubernur yang terpilih lewat proses politik lebih mampu merasakan denyut nadi warganya. Sementara itu, Pj Gubernur yang melalui proses penunjukan berpotensi gagal menyatu dengan masyarakat.

“Masyarakat pendidikan Jabar seakan-akan telah kehilangan Bapak Kandungnya. Dihantui oleh Pakta Integritas Banci,” jelas Rasikin.

Ia juga meminta para penyelenggara untuk ikut bertanggung jawab kepada masyarakat atas carut marutnya PPDB tahun ini. “Dalam konteks ini, para pihak yang terlibat dalam proses penunjukan dan pengangkatan PJ Gubernur Jabar harus mempertanggungjawabkannya kepada warga masyarakat Jabar,” tutupnya.