DEPOK | HARIAN7.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mulai menjajaki peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Langkah ini diambil untuk menyesuaikan dokumen tata ruang dengan dinamika pembangunan yang berlangsung pesat di Kota Depok.
Kepala Dinas PUPR Kota Depok, Yodi Joko Bintoro, mengatakan peninjauan kembali RTRW menjadi tahapan penting sebelum proses revisi secara menyeluruh dilakukan. Saat ini, Depok masih mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2022 tentang RTRW.
“Kota Depok telah memiliki dokumen rencana RTRW melalui Perda Nomor 9 Tahun 2022. Dalam pelaksanaannya, telah dilakukan penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagai bahan evaluasi,” ujar Yodi dalam sambutannya pada kegiatan Sosialisasi Peninjauan Kembali RTRW Kota Depok, Kamis (19/11/2026).
Tiga Pertimbangan Utama
Yodi menjelaskan, setidaknya ada tiga pertimbangan mendasar yang mendorong Pemkot Depok melakukan peninjauan kembali. Pertama, hasil evaluasi pelaksanaan Perda RTRW yang sudah berjalan. Kedua, adanya arahan pemerintah pusat untuk mengalokasikan dan melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai bagian dari program prioritas nasional.
“Ketiga, tentu saja dinamika pembangunan daerah yang berkembang sangat pesat. Hasil evaluasi, arahan kebijakan nasional, serta dinamika pembangunan daerah tersebut menjadi pertimbangan perlunya Peninjauan Kembali RTRW sebagai tahapan sebelum proses revisi,” katanya.
Dukung Teknis dari Kementerian ATR/BPN
Untuk memuluskan proses peninjauan dan revisi RTRW, Dinas PUPR Kota Depok telah mengajukan permohonan resmi kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Setelah rekomendasi menteri terbit, proses akan dilanjutkan dengan penyusunan materi teknis revisi.
“Penyusunan materi teknis revisi RTRW saat ini mendapatkan dukungan Bantuan Teknis Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2026 dan akan dilaksanakan melalui serangkaian diskusi serta Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan perangkat daerah dan para pemangku kepentingan,” tutur Yodi.
Libatkan Publik via QR Code
Sosialisasi yang digelar secara hibrida ini diikuti sekitar 70 hingga 100 peserta, terdiri dari perwakilan perangkat daerah, instansi vertikal, camat, lurah, perwakilan wilayah perbatasan, asosiasi, akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat umum.
Sebagai bentuk keterbukaan, panitia menyediakan kanal penyampaian aspirasi melalui QR Code yang dapat diakses selama acara berlangsung. Seluruh masukan akan dihimpun menjadi bahan penyusunan materi teknis revisi RTRW.
“Kami berharap kegiatan sosialisasi awal ini dapat memberikan perspektif kebijakan maupun teknis yang komprehensif. Kepada seluruh peserta, kami mengharapkan partisipasi aktif dalam diskusi dan penyampaian masukan agar proses peninjauan kembali dan penyusunan revisi RTRW dapat berjalan dengan baik,” tandasnya.









Tinggalkan Balasan