Laporan Reporter: Budi Santoso

NGAWI, HARIAN7.COM -Terdakwa berinisial DAN dalam perkara dugaan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) terhadap tujuh santriwati di Kabupaten Ngawi dituntut hukuman 15 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Terdakwa yang disebut sebagai pengasuh sekaligus penceramah di Pondok Pesantren Ngawitani Kanjeng Sunan Kalijogo itu terlihat menangis tersedu-sedu saat mendengarkan pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Ngawi, Rabu (18/11/2026).

Dalam sidang tersebut, JPU juga menuntut terdakwa membayar restitusi sebesar Rp 195 juta untuk tujuh korban.

Suasana persidangan berlangsung emosional ketika JPU membacakan tuntutannya. Terdakwa terlihat gemetar dan beberapa kali menutupi wajahnya dengan tangan saat mendengarkan uraian tuntutan.

Sementara itu, tujuh korban tidak hadir dalam persidangan. Ketidakhadiran mereka disebut sebagai bagian dari upaya perlindungan psikologis agar tidak kembali mengalami tekanan akibat harus berhadapan langsung dengan terdakwa.

Dalam tuntutannya, JPU menilai perbuatan yang didakwakan kepada DAN dilakukan dengan memanfaatkan posisinya sebagai figur agama dan lingkungan pesantren. Salah satu modus yang diuraikan berkaitan dengan aktivitas yang disebut sebagai peningkatan spiritual.

JPU juga menyoroti dampak yang dialami para korban akibat perkara tersebut. Tuntutan restitusi Rp 195 juta menjadi bagian dari upaya pemulihan kerugian yang dialami korban, termasuk kebutuhan pendampingan psikologis dan dampak terhadap pendidikan.

Di luar persidangan, Ketua Yakuza Kabupaten Ngawi, Riyantono Gempol, bersama tim pendamping hukum korban, meminta majelis hakim mempertimbangkan dampak perkara terhadap para korban dalam menjatuhkan putusan.

Riyantono menilai ketidakhadiran korban perlu dipahami sebagai upaya menjaga kondisi psikologis mereka.

Ia juga meminta majelis hakim tidak menjadikan ekspresi emosional terdakwa sebagai satu-satunya pertimbangan dalam menilai perkara.

“Jangan sampai perhatian terhadap tangisan terdakwa mengaburkan dampak yang dialami para korban,” ujarnya.

Menurut Riyantono, restitusi sebesar Rp 195 juta diharapkan dapat membantu pemulihan korban, meskipun tidak dapat sepenuhnya menggantikan dampak psikologis yang mereka alami.

Selain proses hukum terhadap terdakwa, pihaknya turut menyoroti sistem pengawasan di lingkungan pesantren. Ia meminta pengelola Pondok Pesantren Ngawitani Kanjeng Sunan Kalijogo melakukan evaluasi menyeluruh agar peristiwa serupa tidak terulang.

Yakuza Maneges juga mendorong Kementerian Agama melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan lembaga pendidikan keagamaan tersebut.

Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan dari pihak pengelola pesantren maupun tim penasihat hukum terdakwa terkait tuntutan JPU dan pernyataan pendamping korban.

Majelis hakim dijadwalkan melanjutkan persidangan dengan agenda berikutnya sebelum menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.(*)