PKB Belum Tentukan Sikap terhadap Pemerintahan Baru, Tunggu Hasil Rekapitulasi Pemilu

 

Istimewa.

JAKARTA | HARIAN7.COM – Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Cucun Ahmad Syamsurijal, menyatakan bahwa pihaknya belum memutuskan apakah akan bergabung dalam pemerintahan yang baru terbentuk atau memilih menjadi oposisi. 

Pernyataan ini disampaikan setelah konferensi pers terkait hasil pemilu 2024 di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat, pada Minggu (18/2/2024).

Cucun mengungkapkan bahwa PKB masih fokus memantau proses penghitungan dan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Ia menjelaskan bahwa PKB tidak dapat mengambil keputusan secara spontan, meskipun sejarah partai menunjukkan kecenderungan untuk selalu berada dalam pemerintahan.

Selain mempertimbangkan dalam internal partai, PKB juga akan memperhatikan aspirasi dari Timnas AMIN untuk menentukan posisi oposisi atau bergabung ke dalam pemerintahan. 

Keputusan ini akan diambil melalui rapat resmi struktur di PKB, termasuk pembicaraan di Timnas AMIN.

Cucun menegaskan bahwa PKB juga belum siap untuk menjadi oposisi. Setiap partai, katanya, akan menggunakan integritasnya masing-masing untuk menentukan langkah, apakah akan menjadi oposisi atau bergabung dalam pemerintahan. PKB masih belum mengambil sikap resmi dalam hal ini.

Mengenai komunikasi dengan partai-partai pengusung capres dan cawapres nomor urut dua, Prabowo-Gibran, Cucun menyatakan bahwa belum ada pembangunan komunikasi. 

PKB masih fokus pada rekapitulasi terkait kemenangan di pemilu legislatif.

Sebelumnya, Prabowo Subianto menyatakan kesiapannya bersama Gibran Rakabumi Raka untuk menjadi presiden dan wakil presiden bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Dia menegaskan komitmen untuk merangkul semua unsur dan kekuatan dalam pemerintahan. Namun, PKB belum terlibat dalam komunikasi dengan pihak tersebut.

Berdasarkan hasil real count KPU, pasangan Prabowo-Gibran untuk sementara unggul dari dua kandidat lainnya. 

Prabowo menyatakan bahwa mereka bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM) akan membentuk pemerintahan yang melayani semua lapisan masyarakat Indonesia, tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang sosial.