Launching di Desa Tengin Baru, KPK RI Kukuhkan 22 Desa Antikorupsi Sebagai Langkah Pencegahan Kebocoran Dana Desa

Bupati Semarang, H Ngesti Nugraha dan Kades Sraten, Rochmad saat menghadiri launching Desa Anti Korupsi.

UNGARAN | HARIAN7.COM – Bupati Semarang, H Ngesti Nugraha, bersama Kepala Desa Sraten, Rochmad menghadiri undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada launching Desa Antikorupsi di Desa Tengin Baru di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Selasa (28/11/2023). 

Acara ini juga menandai pengukuhan 22 percontohan desa antikorupsi dari 22 provinsi dan 29 percontohan desa tingkat kabupaten di Jawa Tengah.

Direktur Pembina Peran Serta Masyarakat KPK, Kumbul Kusdwijanto Sudjadi, menjelaskan bahwa pembentukan percontohan desa antikorupsi 2023 merupakan kelanjutan dari Program Desa Antikorupsi yang dimulai pada 2021. 

“Program ini merupakan inisiatif KPK RI bekerja sama dengan Kementerian Desa PDTT, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan,”kata Kumbul saat laporan panitia.

Sejak 2021, KPK telah membentuk 33 percontohan desa antikorupsi di seluruh provinsi. Meskipun Pemerintah Indonesia telah mengucurkan dana desa sebesar Rp 538 triliun sejak 2015 hingga 2023, terdapat kebocoran pengelolaan anggaran desa akibat perilaku korupsi. 

“Sebanyak 851 kasus dengan 973 tersangka pelaku tercatat sepanjang 2015-2022,”jelas Kumbul.

Kumbul menambahkan, fakta lain yang ditemukan adalah tingginya angka kemiskinan di desa, mencapai 12,22 persen pada Maret 2023, melampaui target nasional 8,5-9 persen. 

“Hasil survei BPS pada November 2023 juga mengungkap bahwa masyarakat kota lebih cenderung antikorupsi dibandingkan masyarakat pedesaan (3,93 vs. 3,90),”pungkasnya.

Kades Sraten, Rochmat saat dikonfirmasi harian7.com membenarkan bahwa ia hari ini mengahadiri undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada launching Desa Antikorupsi di Desa Tengin Baru.

“Ia mulai kemarin bersama Bapak Bupati Semarang, Ngesti Nugraha,”ungkapnya. (Yiang)

Editor: Bang Nur