Forum Masyarakat Gedangan Bersatu Gelar Aksi Demo Tuntut Transparansi dan Usut Tuntas Persoalan BUMDes

Puluhan warga saat menggelar aksi demo.

Laporan: Muhamad Nuraeni

UNGARAN | HARIAN7.COM – Puluhan warga dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Gedangan Bersatu (FMGB) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor BUMDes Makmur Desa Gedangan Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, Jumat (4/8/2023).

Mereka mendesak agar persoalan di dalam tubuh BUMDes Makmur diusut tuntas. Aksi kali ini merupakan bentuk keprihatinan masyarakat tentang kondisi yang terjadi di Desa Gedangan.

“BUMDes makmur selama ini tutup. Namun bisa kita lihat saat ini sudah berganti menjadi BC Mart. Ada apa disana, apakah itu akusisi atau pailit dan apakah bangkrut kok tiba tiba ganti nama seperti ini,”kata Risno koordinator aksi demo yang juga ketua FMGB saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (4/8/2023).

Kami masyarakat hanya menuntut transparansi dari pihak pengelola dalam hal ini pengelolaan BUMDes Makmur yang kami nilai sangat mengerikan.

“Masak sekelas BUMDes dengan dana seperti itu tidak bisa jalan dan akhirnya bangkrut,”ungkap Risno.

Risno menjelaskan, penyertaan modal dalam BUMDes tersebut kisarannya diangka Rp 200 juta.

“Sebagaimana informasi kami terima penyertaan modal dalam BUMDes Makmur tersebut bersumber dari dana desa (DD), PAD dan bantuan dari provinsi,”jelasnya.

Risno mengungkapkan operasional BUMDes berjalan selama dua tahun. Waktu itu saat covid 19 ada pengadaan sembako bagi warga terdampak maupun kurang mampu.

“Untuk semua operasional dalam penyaluran bantuan sembako dan lainya, semua sudah dimasukan kesini (BUMDes – red),”ungkapnya.

Ditanya apakah ada dugaan penyelewengan, Risno menyampaikan justru itu yang ia tanyakan apakah itu ada penyelewengan atau mis management dan ada apa disana. Kami mohon dibuka seterang terangnya dan sejelas jelasnya.

“Selama ini kami kesulitan untuk menghubungi pengurus. Kami dari Forum Masyarakat Gedangan Bersatu ini murni menyuarakan masyarakat. Kami non partisan, non politik. Seratus persen suara masyarakat murni,”tandasnya dengan gamblang.

Walaupun hanya Rp 200 juta, bagi kami seluruh masyarakat warga Gedangan itu tidak seberapa. Tapi kami punya hak, kami punya saham disini dan jangan adanya BUMDes hanya dijadikan pencitraan saja.

“Desa kami punya BUMDes, tapi tidak bisa melakukan apa apa. Kami tidak punya akses untuk masuk kesana, apalagi menikmati dari jerih payah saham kami,”ungkap Risno dengan gamblang.

Risno menuturkan, sekali lagi kami sampaikan, kami minta dibuka seterang terangnya apa yang menjadi alasan hingga saat ini bergani arah menjadi BC Mart.

“Intinya kami ingin tahu permasalahanya seperti apa. Misal itu bangkrut, bangkrutnya karena apa. Kalau pailit, pailitnya karena apa. Dan itu harus dibuka seterang terangnya,”tuturnya.

Sumber daya alam Desa Gedangan itu kaya raya. Namun kenapa sekarang jadi melarat. Aksi demo ini hanya sebagai pintu masuk. Tolong teman teman media mengorek semua dana desa yang masuk di Desa Gedangan. Dalam pengelolaanya benar apa tidak.

“Menurut informasi yang ada, TPK dalam hal pengerjaan insfratruktur, TPK hanya tim yang formal dan pelakunya satu. Yang belanja satu, menjalankan satu orang saja. TPK itu omong kosong, TPK nonsens. Silahkan dikonfirmasi,”tandas Risno.

Kasi Pemerintahan Desa Gedangan, Rohid Hamdani.

Sementara itu, Kasi Pemerintahan Desa Gedangan Rohid Hamdani mengatakan akan menindaklajuti aspirasi dari warga yang tergabung dalam FMGB. 

“Sebelum ini sudah dilaksanakan RAT terkait LPJ dari pengelola BUMDes, namun belum bisa diterima karena masih membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut terkait kondisi keuangan dan kepastian lainnya,” paparnya.

Di situ disampaikan akan ada yang bertanggung jawab terkait pengelolaan keuangan karena misadministrasi. Itu siap akan dipertanggungjawabkan oleh pengelola BUMDes,” kata Rohid. 

Rohid mengatakan Pemdes Gedangan turut dalam penyertaan modal ke BUMDes Makmur.

Dari PAD desa ada Rp 90 juta, Bankeu Rp 40 juta, dan tahun 2021 penyertaan modal Rp 100 juta. Kami transparan dalam hal ini karena BUMDes itu milik masyarakat, jadi kita jaga amanah ini,” paparnya.

Berita sebelumnya: