Apresiasi Kinerja TNI dan Polri, Dengan Tegas Menolak Terjadinya Aksi Kerusuhan Saat Unjuk Rasa

SALATIGA, harian7.com – Situasi Politik Nasional yang saat ini yang masih terasa sangat panas terkait dengan adanya gugatan hasil Pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjadi keprihatinan tersendiri. Pasalnya, dari kasus itu diduga ada potensi pengerahan massa untuk melakukan penyampaikan pendapat di muka umum atau aksi unjuk rasa. Demikian ditandaskan Wakil Walikota Salatiga Muh Harris SS MSi, Jumat (14/6/2019).

“Menyampaikan pendapat dimuka umum itu sah-sah saja dan diberbolehkan menurut undang undang. Namun, semua itu harus tetap mematuhi segala kententuan yang berlaku. Apa yang disampaikan itu jangan sampai menambah ketusnya suasana apalagi sampai berupaya menekan untuk mempengaruhi hasil keputusan yang akan diambi,” terang Muh Haris

Ditambahkan, terkait dengan apa yang sedang dalam proses di MK itu, hendaknya dapat mempercayai keputusan hakim. Dalam permasalahan ini, diyakini hakim akan berlaku adil transparan dan independen. Selain itu, akan menghormati keputusan yang dihasilkan karena itulah terbaik bagi masa depan Bangsa Indonesia.

Khususnya dengan Kota Salatiga yang menjadi Kota paling toleran di Indonesia hendaknya masyarakat dapat menjaganya secara bersama. Bahkan, jangan sampai hal-hal yang diluar dugaan muncul di tengah masyarakat Salatiga.

“Kami juga menolak aksi kekerasan atau kerusuhan saat penyampaian pendapat dimuka umum atau aksi unjuk rasa, dan mendukung TNI dan Polri dalam menindak pelaku kerusuhan sesuai hukum yang berlaku, demi tegak dan kokohnya NKRI. Apalagi ini masih suasana Idul Fitri , maka semuanya dapat saling menjaga diri, memanfaatkan momen ini untuk menahan nafsu dan emosi, jangan justru memprovokasi dan membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat,” jelasnya.

Untuk itu, apa yang nanti menjadi keputusan final hendaknya dapat diterima secara lapang dada. Dari sini, hasilnya dapat dirasakan masyarakat melalui suasana yang sejuk, kondusif dan penuh kekeluargaan. Semua itu tidak lepas dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika, didalam bingkai NKRI dengan dasar Pancasila. (Heru Santoso).