SEMARANG | HARIAN7.COM – Polda Jawa Tengah terus memperkuat upaya perlindungan masyarakat dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui penegakan hukum, pencegahan dan perlindungan terhadap korban.

Dalam kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) selama sepekan, periode 13–19 November 2026, Polda Jateng bersama jajaran mengungkap 27 laporan polisi, menyelamatkan 56 korban serta menetapkan 29 orang sebagai tersangka dengan total kerugian materiil mencapai Rp893,6 juta.

Dirres PPA dan PPO Polda Jateng, Kombes Pol Nunuk Setiyowati mengatakan penanganan TPPO tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban.

“Selama periode tersebut, Polda Jateng dan jajaran melaksanakan 10 kegiatan sosialisasi dengan 275 peserta, termasuk di lingkungan lembaga pelatihan kerja dan sekolah, serta dua kegiatan pengecekan di bandara dan pelabuhan,” ujarnya, kepada wartawan, di gedung borobudur Polda Jateng, Sabtu (20/11/2026).

Menurutnya, Upaya pencegahan juga dilakukan melalui program Rise and Speak yang mendorong masyarakat memiliki keberanian dan kepedulian untuk melaporkan tindak pidana. Program tersebut dilaksanakan di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

“Program rise and speak ini kami lakukan untuk menumbuhkan keberanian dan kesadaran masyarakat sehingga apabila melihat, mendengar, mengetahui, atau mengalami suatu peristiwa tindak pidana tidak ragu untuk melaporkannya kepada pihak berwenang,” jelasnya.

Kombes Nunuk Setiyowati menuturkan, Keberhasilan pemberantasan perdagangan orang tidak semata-mata diukur dari jumlah pelaku yang ditangkap dan diproses hukum tetapi juga dari kemampuan mencegah masyarakat menjadi korban.

“Keberhasilan sesungguhnya dari pemberantasan perdagangan orang bukan hanya seberapa banyak pelaku yang bisa ditangkap dan diproses hukum tetapi bagaimana kita mampu mencegah masyarakat menjadi korban dan memutus jaringan perdagangan orang,” imbuhnya.

Kombes Nunuk Setiyowati menambahkan, Agar keterbatasan ekonomi minimnya pengetahuan maupun harapan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan perdagangan orang.

“Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat khususnya mereka yang membutuhkan pekerjaan agar lebih memahami prosedur yang benar dan tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan besar,” ucapnya.