DEPOK| HARIAN7.COM— Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok merespons hasil verifikasi Tenaga Ahli Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terkait dugaan pencemaran di sekitar PT Kurnia Cipta Lingkungan (PT KCL) Tapos Depok. DLHK memastikan kasus tersebut telah selesai dan mengusulkan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal pada tahun 2027.

Kepala DLHK Depok, Reni Siti Nuraeni, didampingi Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Pencemaran dan Penaatan Lingkungan (P3L) Budiman, menjelaskan bahwa temuan tingginya bakteri Escherichia coli (E. coli) di lingkungan RT 01 dan 02, RW 09 dan RW 10, murni berasal dari sanitasi warga, bukan limbah industri pabrik.

“Membaca hasil pengujian, tingginya E. coli diduga kuat berasal dari septic tank warga yang sudah tua dan tidak kedap air,” ujar Reni saat dikonfirmasi, Jumat (20/11/2026).

Reni menambahkan, isu yang diangkat oleh warga berinisial DW (Bu Dewi) di media sosial telah terklarifikasi secara ilmiah. Pihaknya bahkan telah mengundang DW untuk hadir dalam pemaparan hasil verifikasi, namun yang bersangkutan tidak hadir.

Sementara itu, terkait kualitas udara, Budiman memastikan bahwa hasil uji lapangan menunjukkan parameter udara masih dalam batas baku mutu sesuai peraturan menteri yang berlaku.

“Jadi, dengan hadirnya tim tenaga ahli KLH yang sudah memaparkan panjang lebar terkait pencemaran di lingkungan PT KCL, kasus ini sudah selesai. Udara masuk baku mutu, sedangkan air yang dipermasalahkan bersumber dari bocornya septic tank,” jelas Budiman.

Usulan IPAL Komunal 2027

Sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi kebocoran septic tank individu yang mencemari air tanah, DLHK Depok berinisiatif mengusulkan pembangunan IPAL atau septic tank komunal yang kedap air. Namun, realisasi program ini dijadwalkan untuk tahun anggaran 2027.

Budiman menjelaskan, usulan tersebut akan dikoordinasikan dengan pihak kelurahan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) setempat.

“Salah satu saran kami dari DLHK, pihak kelurahan dan LPM bersurat ke Dinas PUPR agar dibangun IPAL komunal atau septic tank yang kedap air. Pendataan akan dilakukan terlebih dahulu, dan kemungkinan pelaksanaannya di tahun 2027,” papar Budiman.

Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur sanitasi tersebut merupakan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), sehingga DLHK hanya berperan memfasilitasi dan mendorong usulannya. “Nanti Pak Lurah yang akan langsung berkoordinasi ke PUPR karena itu di luar kewenangan kami,” tambahnya.

Imbauan untuk Warga

Lebih lanjut, DLHK Depok mengimbau masyarakat setempat untuk lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan, terutama dalam menjaga kualitas air tanah. Salah satu langkah mitigasi yang disarankan adalah mengurangi ketergantungan pada air tanah.

“Kami mengimbau ke depannya warga lebih aware (peduli) menjaga kelestarian lingkungan. Jika memungkinkan, kurangi penggunaan air tanah, dan beralih menggunakan air PDAM atau air permukaan,” pungkas Reni.