SEMARANG, HARIAN7.COM – Tiga organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang mendapat penghargaan karena dinilai aktif menyosialisasikan gerakan antigratifikasi.
Penghargaan tersebut diberikan kepada RSUD dr. Gondo Suwarno Ungaran, RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Ambarawa, dan Badan Keuangan Daerah (BKUD).
Pemberian penghargaan berlangsung dalam kegiatan Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) di Ballroom The Wujil Resort, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Kamis (19/11/2026) siang.
Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Kabupaten Semarang Anang Sukoco mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada OPD yang aktif membangun kesadaran untuk mencegah praktik gratifikasi di lingkungan pemerintahan.
Dalam kegiatan yang sama, penghargaan juga diberikan kepada tiga pelapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dinilai paling cepat dan lengkap.
Ketiganya yakni Kounty Dhibiasi, staf Inspektorat Kabupaten Semarang; Ariyanti Hidayati, Kepala Desa Boto, Kecamatan Bancak; serta Fahroji, Kepala Desa Segiri, Kecamatan Pabelan.
Anang melaporkan, sepanjang 2026 Inspektorat Kabupaten Semarang telah melaksanakan 163 pemeriksaan terhadap kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
Pemeriksaan tersebut terdiri dari 36 audit tujuan tertentu, 30 audit kinerja, 24 reviu laporan keuangan, 22 reviu kinerja, dan 51 pengawasan desa.
“Kami memberikan penghargaan kepada OPD yang aktif melakukan sosialisasi antigratifikasi,” kata Anang.
Sementara itu, Bupati Semarang H Ngesti Nugraha kembali menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menolak praktik korupsi, pungutan liar, dan pemberian gratifikasi dalam seluruh lini pelayanan publik.
Pesan tersebut disampaikan melalui sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang Valeanto Sukendro saat membuka Larwasda.
Ngesti meminta seluruh jajaran pemerintah daerah menjaga disiplin dan profesionalisme, terutama pada sektor yang memiliki risiko tinggi terhadap penyimpangan, seperti perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan keuangan daerah.
Dia juga menekankan pentingnya menolak segala bentuk pungutan liar dan praktik suap, sekecil apa pun nilainya.
Menurutnya, penguatan sistem pengawasan internal diperlukan untuk membangun budaya kerja yang jujur, cepat, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Dalam Larwasda tersebut, panitia juga menghadirkan empat narasumber dari Polres Semarang, Kejaksaan Negeri, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, dan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah.
Mereka memberikan pemaparan mengenai integritas, pengawasan pemerintahan, dan upaya pencegahan korupsi di lingkungan pelayanan publik.









Tinggalkan Balasan