Laporan: Muhamad Nuraeni
JAKARTA | HARIAN7.COM – Anggota Komisi IX DPR RI, Muh Haris, mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan program pembangunan keluarga sebagai korban kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, ambisi meraih bonus demografi dan Indonesia Emas 2045 akan sulit terwujud jika anggaran untuk membangun kualitas keluarga justru terus menyusut.
Pernyataan itu disampaikan Haris dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN yang membahas percepatan penurunan stunting, pembangunan keluarga, pemanfaatan data kependudukan, hingga dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Politikus PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah I itu menilai pembangunan keluarga selama ini kerap dianggap sebagai program pelengkap, bukan investasi jangka panjang yang menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Jangan sampai negara memasang target besar, tetapi instrumen untuk mencapainya justru dipangkas. Pembangunan keluarga bukan pengeluaran rutin yang bisa dikorbankan setiap kali ada efisiensi anggaran,” kata Haris, Selasa (24/6/2026).
Haris mengapresiasi penurunan angka stunting nasional dari 21,5 persen pada 2023 menjadi 19,8 persen pada 2024. Namun, menurutnya capaian tersebut belum cukup untuk mengejar target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 14,2 persen pada 2029.
Dengan selisih sekitar 5,6 poin persentase, pemerintah dinilai membutuhkan percepatan yang jauh lebih agresif. Ia khawatir target yang telah disusun hanya menjadi dokumen perencanaan apabila dukungan anggaran di lapangan tidak sejalan.
“Jangan sampai target tinggal slogan. Angka di atas kertas bisa terlihat indah, tetapi pelaksanaan di lapangan membutuhkan anggaran, tenaga, dan program yang nyata,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Haris menyoroti penurunan anggaran Kemendukbangga/BKKBN pada 2026 yang disebut mencapai sekitar 25,7 persen. Bahkan, Program Bangga Kencana dikabarkan mengalami pemangkasan sangat signifikan dibanding tahun sebelumnya.
Menurut dia, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai keseriusan negara dalam membangun ketahanan keluarga. Di satu sisi pemerintah menuntut percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas generasi muda, tetapi di sisi lain anggaran program pendukung justru menyusut.
“Kalau programnya dipangkas habis-habisan, lalu targetnya tetap tinggi, publik tentu bertanya-tanya. Ini seperti ingin memacu kendaraan lebih kencang tetapi bahan bakarnya dikurangi,” kata Haris.
Selain soal anggaran, ia juga menyoroti keterbatasan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) yang disebut baru mampu memenuhi sekitar sepertiga kebutuhan nasional. Menurutnya, persoalan tersebut bukan sekadar urusan teknis distribusi, melainkan menyangkut komitmen negara dalam menjamin layanan kesehatan reproduksi bagi masyarakat.
Tak hanya itu, Haris juga mengkritisi minimnya jangkauan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R). Ia menyebut sebagian besar remaja Indonesia masih belum mendapatkan akses edukasi kesehatan reproduksi secara terstruktur.
Akibatnya, banyak remaja mencari informasi dari media sosial yang belum tentu benar dan berpotensi menyesatkan.
“Kita sedang menghadapi tantangan besar terkait pembinaan generasi muda. Ketika ruang edukasi semakin terbatas dan keluarga menghadapi berbagai tekanan, negara tidak boleh absen,” ujarnya.
Haris mengingatkan bahwa bonus demografi merupakan peluang yang tidak akan datang dua kali. Karena itu, menurutnya, pembangunan keluarga harus ditempatkan sebagai agenda strategis nasional, bukan sekadar program yang mudah dikurangi ketika terjadi penyesuaian anggaran.
“Jangan terlalu sering berbicara tentang Indonesia Emas 2045 jika fondasi yang paling dasar, yakni keluarga, justru kurang mendapat perhatian. Bonus demografi bisa menjadi berkah, tetapi bisa juga berubah menjadi beban jika tidak dikelola dengan serius sejak sekarang,” kata Haris.
Tinggalkan Balasan