OPINI| HARIAN7.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal dijual sebagai obat mujarab untuk memperbaiki kualitas gizi anak Indonesia. Namun di balik narasi mulia itu, muncul pertanyaan yang semakin nyaring terdengar: siapa yang sebenarnya paling diuntungkan dari program beranggaran jumbo tersebut?
Kabid Monitoring Eksekutif dan Legislatif Indonesia Corruption Investigation (ICI) Jawa Tengah, Deanova, menilai publik tidak boleh hanya disuguhi slogan “makan bergizi” tanpa mengetahui dari mana uangnya berasal dan bagaimana anggaran itu dikelola.
Pasalnya, pendanaan MBG disebut berasal dari realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menyentuh sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Artinya, ada anggaran yang sebelumnya digunakan untuk kebutuhan dasar masyarakat kini dialihkan untuk membiayai program tersebut.
“Rakyat tentu mendukung anak-anak mendapatkan makanan bergizi. Tetapi rakyat juga berhak bertanya, anggaran apa yang dikorbankan? Jangan sampai sekolah kekurangan fasilitas, pelayanan kesehatan terganggu, atau program pemberdayaan ekonomi melambat hanya karena seluruh perhatian tersedot ke satu program,” kata Deanova, Jumat (5/6/2026).
Menurutnya, pemerintah harus jujur membuka seluruh skema pendanaan MBG. Sebab yang digunakan bukan uang pribadi pejabat, melainkan uang rakyat yang dikumpulkan melalui pajak dan berbagai penerimaan negara.
Deanova menilai program dengan nilai anggaran sangat besar selalu mengandung risiko yang sama: menjadi ladang proyek, arena perebutan pengaruh, hingga alat membangun popularitas politik.
“Semakin besar anggarannya, semakin besar pula godaan bagi mereka yang ingin menumpang di dalamnya. Itu hukum yang selalu berulang dalam banyak program pemerintah,” ujarnya.
Karena itu, ia mengingatkan agar MBG tidak berubah dari program peningkatan gizi menjadi kendaraan politik yang dibungkus kepentingan sosial.
“Jangan sampai program yang memakan anggaran sangat besar ini berubah menjadi kereta politik. Yang naik bukan anak-anak Indonesia yang membutuhkan, tetapi para aktor yang ingin mengangkut ambisi kekuasaan mereka menuju tujuan politik berikutnya,” tegas Deanova.
Ia menyebut rakyat tidak membutuhkan program yang hanya ramai dalam publikasi dan seremoni, tetapi minim manfaat nyata di lapangan. Menurutnya, ukuran keberhasilan MBG bukan banyaknya baliho, pemberitaan, atau klaim politik, melainkan apakah angka gizi buruk turun dan kualitas hidup anak-anak benar-benar meningkat.
“Kalau ujungnya hanya menjadi panggung pencitraan yang dibiayai APBN, maka rakyat berhak marah. Uang negara tidak boleh menjadi bahan bakar kampanye terselubung siapa pun,” katanya.
ICI Jateng juga meminta seluruh penggunaan anggaran MBG diaudit secara ketat dan dibuka kepada publik. Transparansi, menurut Deanova, menjadi satu-satunya cara untuk memastikan program tersebut tidak terseret ke pusaran kepentingan yang jauh dari tujuan awalnya.
“Program ini lahir atas nama rakyat, dibiayai uang rakyat, dan seharusnya kembali sepenuhnya untuk rakyat. Jangan sampai yang kenyang justru para pemburu proyek dan penumpang politik, sementara rakyat hanya kebagian janji,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan