DEPOK | HARIAN7.COM – Anggota DPRD Kota Depok dari Komisi B, Hamzah, menyoroti tingginya ekspektasi masyarakat terhadap penyelesaian masalah klasik seperti kemacetan, sampah, dan banjir. Hal tersebut disampaikan Hamzah saat menjalani masa reses di Jalan Markisa Raya, RW 18, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kamis (14/5/2026).
Hamzah mengajak warga untuk lebih realistis dan memahami bahwa Walikota Depok, Supian Suri, baru menjabat selama satu tahun. Menurutnya, tidak adil jika beban permasalahan yang telah menumpuk selama dua dekade dibebankan sepenuhnya kepada pemimpin yang baru saja memulai masa jabatannya.
“Perlu diingat bahwa kemacetan 20 tahun lalu juga sudah terjadi. Jangan dibebankan macet kepada Walikota sekarang karena Pak Supian Suri baru setahun. Namun, beliau sudah berusaha mencari solusi, misalnya dengan adanya pelebaran Jalan Sawangan, serta rencana pembangunan underpass dan flyover,” ujar Hamzah.
Solusi Konkret untuk Sampah dan Banjir
Terkait masalah sampah, Hamzah mengakui bahwa isu ini memang belum tuntas selama 20 tahun terakhir. Namun, ia menegaskan bahwa Wali Kota Supian Suri memiliki visi jangka panjang untuk mengubah sampah menjadi tenaga listrik (Waste to Energy).
Sementara untuk penanganan banjir, Hamzah memuji pendekatan personal yang dilakukan oleh Wali Kota. Alih-alih menghindar, Supian Suri disebut sering turun langsung menjumpai masyarakat dan mendatangkan alat berat untuk solusi cepat.
“Banjir 20 tahun yang lalu juga ada. Tapi Pak Supian Suri memberikan solusi, tidak lari dari demo. Dia datang menjumpai masyarakat dan membawa alat berat untuk normalisasi,” jelasnya.
Klarifikasi Penghentian Bantuan UHC
Dalam kesempatan tersebut, Hamzah juga meluruskan kabar mengenai penghentian bantuan Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan bagi warga miskin. Ia menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan agar bantuan tepat sasaran.
Hamzah memaparkan data kependudukan Kota Depok yang mencapai 2,2 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, terdapat sekitar 800 ribu orang yang sebelumnya dikategorikan miskin. Namun, setelah melalui proses validasi data yang ketat, jumlah warga miskin yang benar-benar terverifikasi jauh lebih sedikit.
“Mengapa masalah UHC dihentikan sementara? Karena Pak Walikota ingin penerima UHC itu tepat sasaran. Data orang miskin yang sudah tervalidasi itu sekitar 450 ribu orang, namun Walikota tetap memberikan jaminan kepada warga miskin yang tidak mampu akan dibiayai oleh Pemerintah Kota Depok,” tegas Hamzah.
Tinggalkan Balasan