Mahasiswa Kepung Pemkot Salatiga, Soroti Sampah, Mobil Dinas, hingga Insentif Guru Serta TWR

Laporan: Muhamad Nuraeni

SALATIGA | HARIAN7.COM – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Salatiga menggelar aksi unjuk rasa di pintu masuk Pemerintah Kota Salatiga, Senin (9/2/2026).

Aksi yang dimotori Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu membawa sederet tuntutan yang menyoal arah kebijakan Wali Kota Salatiga, mulai dari persoalan sampah, pemborosan anggaran, hingga kepemimpinan yang dinilai kian menjauh dari aspirasi publik.

Sejumlah spanduk dan poster dibentangkan. Di antaranya bertuliskan “Salatiga Darurat Sampah”, “Kalian Itu Pelayan”, “Stop Poya-poya Pakai Uang Rakyat”, “Kami Lapar Keadilan Bukan Janji”, hingga “Walikota vs Rakyat Salatiga, Hentikan Kepemimpinan Otoriter ala Raja”. Massa juga menyinggung isu proyek TWR, kenaikan retribusi sampah, serta layanan dasar PDAM.

Koordinator aksi dari HMI, Saiful Anwar, menyebut aksi tersebut sebagai akumulasi kekecewaan mahasiswa atas satu tahun kepemimpinan Wali Kota Salatiga. “Tujuan aksi hari ini adalah menyampaikan beberapa tuntutan yang menjadi keresahan, yang sudah kita maklumi selama satu tahun kepemimpinan Robby, yang tidak ada tindak lanjut, tidak ada kinerja baik, ataupun perbaikan,” kata Saiful di sela aksi.

Ia menilai komunikasi antarlembaga di lingkungan Pemkot Salatiga tidak berjalan sehat. Padahal, menurut Saiful, DPRD melalui Fraksi Gerindra telah memberi ruang dan waktu agar wali kota memperbaiki pola kepemimpinan. “Tapi seperti yang kita rasakan bersama-sama, tidak ada perubahan dan tidak ada kemauan untuk berubah dari wali kota sendiri,” ujarnya.

Salah satu sorotan utama massa adalah anggaran sewa kendaraan dinas wali kota yang disebut mencapai Rp 815 juta per tahun. Anggaran itu dinilai bertolak belakang dengan pernyataan wali kota saat awal dilantik. “Awal dilantik wali kota menyampaikan tidak mau membebani APBD dengan menggunakan kendaraan pribadi. Tapi saat ini justru menganggarkan sewa mobil kendaraan dinas dengan nilai fantastis,” kata Saiful.

Mahasiswa juga menyinggung belum cairnya insentif guru honorer di Salatiga. Menurut Saiful, persoalan tersebut kerap hanya berhenti pada pernyataan di media tanpa realisasi. “Insentif guru selalu kita gaungkan. Faktanya, beberapa guru honorer benar-benar belum menerima insentif yang seharusnya diterima,” ucapnya.

Selain HMI, aksi itu diikuti mahasiswa dari GMNI, IMI, dan AKMI. Saiful menegaskan aksi dilakukan setelah melalui kajian selama sebulan. Ia menyayangkan respons pemerintah yang dinilai lebih sibuk membangun citra di media sosial.

“Seakan-akan apa yang kita kaji dan kita sampaikan ini hanya omong kosong belaka, sehingga masyarakat merasa Kota Salatiga baik-baik saja, padahal ada permasalahan yang disembunyikan,” ujarnya.

Menanggapi tuntutan massa, Wali Kota Salatiga, Dr Robby, menyatakan pemerintah daerah tengah mencari sumber anggaran lain di luar APBD untuk menyelesaikan berbagai persoalan. “Kami juga menyadari banyak bangunan-bangunan yang mangkrak, dan itu adalah tugas kami untuk menyelesaikannya. Program-programnya sudah ada, mari kita diskusi dan berdialog,” katanya.

Terkait retribusi sampah, Robby menyebut kebijakan tersebut merupakan amanat Perda 2024. Ia mengklaim sempat menunda pemberlakuannya. “Awal 2025 sudah saya tunda, sudah saya hold pemberlakuannya. Saat itu saya dihujat karena dianggap melanggar undang-undang. Setelah satu tahun sosialisasi dan kajian konsep penatalaksanaan sampah di Salatiga, sekarang ribut juga,” ujar Robby.

Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat dan berakhir tanpa bentrokan. Namun, tuntutan mahasiswa menambah daftar panjang kritik publik terhadap arah kebijakan Pemerintah Kota Salatiga.(*)