Apresiasi Kinerja BGN, DPR RI Muh Haris Minta Jangkauan MBG ke Pesantren Diperluas
Laporan: Muhamad Nuraeni
JAKARTA | HARIAN7.COM – Anggota Komisi IX DPR RI, Muh Haris, mengapresiasi capaian kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) sepanjang tahun anggaran 2025 dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di balik pujian tersebut, ia menyelipkan catatan penting: penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah serta perluasan jangkauan program ke pondok pesantren.
Apresiasi itu disampaikan Haris dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama Kepala BGN, Selasa (20/1/2026). Ia menyoroti kemampuan BGN menyerap anggaran bantuan pemerintah sebesar Rp55,2 triliun sepanjang 2025. Program MBG tercatat menjangkau 55,1 juta penerima manfaat melalui pembentukan 19.188 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Kami memberikan apresiasi terhadap kinerja BGN yang mampu mendistribusikan Rp55,2 triliun sepanjang tahun 2025. Tentu ini memberikan manfaat besar bagi penerima, mendinamisir perputaran ekonomi lokal, serta merekrut banyak tenaga kerja di tingkat bawah,” ujar Muh Haris.
Berdasarkan data BGN per 20 Januari 2026, ekosistem MBG telah melibatkan 899.798 sumber daya manusia, mulai dari tenaga struktural, ahli gizi, akuntan, hingga ratusan ribu relawan yang bertugas di SPPG.
Meski demikian, Haris menyampaikan dua aspirasi penting hasil serapan masyarakat saat masa reses. Pertama, perlunya pelibatan lebih aktif kepala daerah baik bupati maupun wali kota dalam tata kelola program MBG. Ia menilai, masih ada pimpinan daerah yang merasa belum sepenuhnya dilibatkan dalam implementasi program strategis nasional tersebut.
“Ke depan, perlu melibatkan mereka semua dalam program MBG ini agar sinkronisasi di lapangan semakin kuat,” tegasnya.
Catatan kedua menyasar minimnya jangkauan program MBG di lingkungan pondok pesantren. Dari total 21.102 SPPG yang telah beroperasi, hanya 152 SPPG yang berbasis di pesantren.
“Sedikitnya penerima dari kalangan pondok pesantren menjadi keprihatinan tersendiri bagi kami. Mereka juga anak bangsa yang perlu mendapatkan manfaat dari program MBG ini. Saya harap ke depan jumlah jangkauan ke pesantren bisa terus ditingkatkan,” tambah Haris.
Menatap tahun anggaran 2026, Muh Haris mendorong BGN tetap konsisten mengejar target 82,9 juta penerima manfaat dengan proyeksi penyediaan 21,0 miliar porsi makan sepanjang tahun. Dengan pagu anggaran mencapai Rp268 triliun, Komisi IX DPR RI menegaskan komitmennya untuk melakukan pengawasan ketat agar anggaran terserap secara akuntabel dan tepat sasaran.
Di akhir pernyataannya, Haris juga mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas layanan SPPG, terutama dalam aspek keamanan pangan. Pasalnya, hingga kini baru sekitar 32 persen SPPG yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).











Tinggalkan Balasan