Bonus Demografi di Persimpangan Jalan, Fahmi Arsyad: Jangan Sampai Indonesia Tua Sebelum Kaya

Editor: Muhamad Nuraeni

JAKARTA | HARIAN7.COM – Mimpi besar bertajuk Indonesia Emas 2045 kerap dielu-elukan sebagai masa depan gemilang bangsa. Namun, di balik jargon manis itu, tersimpan kecemasan serius soal arah perjalanan negeri ini. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesehatan Masyarakat PB HMI, Fahmi Arsyad, mengingatkan agar publik tidak terlena oleh retorika, melainkan berani menatap realitas secara jujur.

“Menatap 2045, kita sering dibuai mimpi indah tentang Indonesia Emas. Tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar berlari menuju emas, atau justru berjalan di tempat sambil menyimpan cemas?” ujar Fahmi, melalui rilisnya kepada harian7.com,Rabu (14/1/2025).

Saat ini, Indonesia berada di puncak bonus demografi, fase ketika jumlah penduduk usia produktif melimpah. Secara teori, kondisi ini menjadi tiket emas bagi pertumbuhan ekonomi. Namun di lapangan, bonus itu justru berpotensi berubah menjadi bencana jika salah kelola.

“Bonus demografi ini pisau bermata dua. Jika salah urus, bukan panen raya yang kita dapat, tapi pengangguran massal,” tegasnya.

Fahmi menyoroti paradoks yang kerap disuarakan ekonom Chatib Basri: risiko Indonesia menjadi tua sebelum kaya. Dengan pertumbuhan ekonomi stagnan di kisaran 5 persen, Indonesia terancam terjebak dalam middle income trap saat penduduk mulai menua.

“Bayangkan 2050, penduduk sudah menua, tapi dompet negara masih tipis. Pendapatan per kapita tak cukup menopang beban masa tua. Ini mimpi buruk yang nyata,” katanya.

Menurut Fahmi, akar persoalan bukan kekurangan sumber daya manusia cerdas, melainkan defisit keadilan. Jutaan anak muda Gen Z dan milenial terjebak dalam ketidakpastian, menjadi pengangguran terdidik atau masuk kategori NEET (Not in Employment, Education, or Training).

“Mereka ada, hidup, tapi tersisih dari roda ekonomi. Ini bentuk ketidakadilan sosial paling brutal, ketika akses untuk maju hanya dinikmati segelintir orang,” ujarnya.

Ia menilai, kondisi ini menuntut perubahan arah kepemimpinan nasional. Indonesia, kata Fahmi, tidak cukup dipimpin oleh manajer negara, melainkan membutuhkan kepemimpinan yang inklusif.

“Kita harus meninggalkan gaya kepemimpinan bapakisme yang feodal. Pemimpin tidak boleh hanya duduk di atas dan merasa paling tahu. Mereka harus turun, mendengar, dan merasakan langsung kecemasan rakyat,” kata Fahmi.

Dalam bidang ekonomi, kepemimpinan inklusif berarti keberanian menerapkan keadilan distributif. Negara, menurutnya, harus berpihak pada kelompok lemah tanpa memusuhi yang kuat.

“Pastikan kue pembangunan juga dinikmati mereka yang di bawah. Akses modal bagi anak muda harus dibuka, pendidikan vokasi harus benar-benar link and match dengan industri, bukan mencetak lulusan bingung,” ujarnya.

Mengutip semangat pemikiran Nurcholish Madjid, Fahmi menegaskan keadilan sosial adalah penghapusan segala bentuk diskriminasi. “Tidak boleh ada anak bangsa gagal hanya karena lahir di daerah terpencil atau tak punya koneksi,” katanya.

Fahmi mengingatkan, waktu Indonesia sangat terbatas. Jendela peluang bonus demografi akan segera tertutup. Jika dekade ini berlalu tanpa perbaikan fundamental pada kualitas manusia dan keadilan ekonomi, beban berat akan diwariskan ke generasi mendatang.

“Indonesia Emas tidak akan jatuh dari langit. Ia harus direbut dengan kebijakan yang adil dan kepemimpinan yang merangkul semua,” pungkasnya. “Pilihannya jelas: bergerak bersama merajut keadilan, atau diam membiarkan masa depan memudar menjadi cemas.”(*)