Anggota DPRD PDIP Diseret ke Meja Pemeriksaan KPK, Skandal “Jatah Preman” Bau Amis di Riau

PEKANBARU | HARIAN7.COM – Aroma busuk korupsi di Riau makin menyengat. Satu per satu nama mulai bermunculan dalam skandal “jatah preman” yang diduga melibatkan Gubernur Riau Abdul Wahid. Kini giliran anggota DPRD Provinsi Riau dari Fraksi PDIP, Suyadi, yang dipanggil dan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (1/12/2025).

Bersama Suyadi, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Embiyarman juga ikut terseret masuk ruang pemeriksaan di BPKP Riau. Kedatangan mereka menjadi tontonan publik yang penuh tanda tanya—ada apa sebenarnya di balik meja kekuasaan Riau?

“Hari ini, KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan TPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025. Pemeriksaan dilakukan di BPKP Provinsi Riau,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Tak berhenti di situ, penyidik juga memanggil Matnuril, kabid perencanaan dan pemanfaatan hutan Dinas LHK, serta Iwan Pansa dari pihak swasta. Namun KPK masih menutup rapat materi pemeriksaan, seolah menyimpan kejutan episode berikutnya.

Skema Setoran 5 Persen: Proyek Jalan, Selimut Uang Haram

KPK mengungkap dugaan pemerasan yang dipoles rapi dengan istilah jatah preman 5 persen dari penambahan anggaran Dinas PUPR Tahun 2025. Total anggaran Rp 106 miliar diduga menjadi bancakan, dan Gubernur Abdul Wahid menagih bagian sekitar Rp 7 miliar.

Dalam kurun Juni–November 2025, para kepala UPT PUPR disebut telah berhasil mengumpulkan Rp 4,05 miliar. Bukan untuk membangun jalan mulus, tapi untuk mengalir ke kantong yang entah siapa saja di dalamnya.

Dari 10 orang yang diciduk dalam OTT, tiga sudah resmi jadi tersangka:

Gubernur Riau Abdul Wahid, Kepala Dinas PUPR-PKPP M Arief Setiawan, Tenaga Ahli Gubernur Dani M Nursalam

Kini mereka menikmati hari-hari di rutan KPK, masing-masing di ACLC dan Gedung Merah Putih.

Publik Bertanya: Siapa Berikutnya?

Kasus ini sudah seperti warung gosip politik, nama-nama terus muncul, isu berkembang liar, dan publik menunggu siapa tokoh berikut yang akan ikut terseret.

Jika benar dugaan adanya sistem setoran ala preman, Riau bukan lagi sekadar jurang korupsi, tapi berubah menjadi panggung mafia anggaran yang disulap jadi proyek pembangunan.

Akhir drama ini? Kita tunggu babak lanjutannya. Panggung sudah panas. Lampu sudah menyala. Dan kursi pesakitan masih banyak yang kosong.(Aan Santoso)