Hamzah : DPRD dan Pemkot Depok Sepakati Prioritas Anggaran 2026, Fokus pada Efisiensi
DEPOK | HARIAN7.COM – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Depok bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Depok telah memulai pembahasan dokumen rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBD Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan awal telah dicapai terkait prioritas anggaran yang akan difokuskan pada sektor-sektor utama pembangunan.
Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, Hamzah, menjelaskan bahwa kesepakatan ini merupakan hasil pembahasan mendalam yang mempertimbangkan berbagai kebutuhan dan prioritas pembangunan kota. “Kita harus memilih. Pemerintah dan DPRD sepakat menentukan prioritas utama,” ujarnya pada Jumat (7/11/2025).
Salah satu poin penting dalam pembahasan ini adalah efisiensi anggaran di setiap dinas. Hamzah menyoroti pemangkasan signifikan pada anggaran makan minum dan perjalanan dinas, yang mencapai 20 hingga 25 persen di semua dinas. “Yang terpangkas itu adalah perjalanan dinas, makan minum. Angkanya cukup signifikan,” ungkapnya. Langkah ini diharapkan dapat memberikan ruang fiskal yang lebih besar untuk mendanai program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
DPRD Kota Depok berkomitmen untuk mengawal proses pengalokasian anggaran ini dengan ketat, yang diperkirakan akan berlaku pada akhir November atau awal Desember. “Pasti kita akan mengawal,” tegas Hamzah, menekankan pentingnya ketepatan sasaran dan manfaat maksimal bagi pembangunan Kota Depok.
Sementara itu Sekretaris Daerah Kota Depok, Mangnguluang Mansur, menambahkan bahwa KUA-PPAS yang disusun bersama ini akan menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan APBD 2026, baik dari sisi pendapatan maupun strategi belanja daerah. Namun, ia juga menyampaikan bahwa APBD 2026 diperkirakan akan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2025 akibat pengurangan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat. “Pasti (menurun) karena ada pengurangan dana transfer hampir Rp400 Miliar,” jelasnya.
Meskipun demikian, Pemkot Depok optimis dan telah menyiapkan langkah-langkah konkret pada aspek pendapatan, pembiayaan, dan belanja daerah guna mewujudkan target pembangunan. Prioritas akan tetap mengacu pada program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok. “Ini yang akan kita sesuaikan salah satunya mengurangi kegiatan, karena otomatis kita terima uangnya berkurang ya belanjanya juga berkurang,” tandasnya.
Diharapkan, dengan adanya kesepakatan ini, APBD 2026 dapat dialokasikan secara efektif dan efisien untuk mendukung pembangunan Kota Depok yang berkelanjutan. (Yopi)












Tinggalkan Balasan