Perekrutan Perangkat Desa Banget Diwarnai Polemik: Ketua Panitia Akui Tak Paham Formasi Jabatan

Laporan: Budi Santoso

NGAWI | HARIAN7.COM – Suhu politik desa Banget, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, kian panas. Perekrutan perangkat desa yang seharusnya berlangsung lancar justru menuai pro-kontra. Persoalan ini mencuat setelah pernyataan mengejutkan keluar dari mulut Ketua Panitia, Andri, yang mengaku tidak paham formasi jabatan yang sedang diperebutkan.

“Untuk formasinya apa ya, saya kok gak paham, apa uceng atau bendahara keuangan gitu sebutannya,” ucap Andri saat dikonfirmasi, Rabu (10/9/2025).

Keterusterangan Andri justru menambah kebingungan publik. Pasalnya, peran ketua panitia semestinya memahami secara rinci jabatan yang kosong. “Sangat aneh, jadi Ketua Panitia gak tahu kekosongan perangkat yang diisi,” komentar warga yang kecewa.

Di tengah polemik ini, Andri tetap berpegang pada keterangan Kepala Desa yang menurutnya lebih valid. Ia menuding Ketua BPD sebagai pihak yang memicu kegaduhan sehari sebelum tes.

“Saya gak mau ada gap. Jadi sebenarnya keterangan jenengan itu salah. Kan kita sudah ketemu sama pihak lembaga. Yang jelas saya netral, tidak memihak siapapun,” tegasnya.

Andri juga menyindir Ketua BPD yang dianggap kurang siap menghadapi dinamika perekrutan. “Kalau mas Bambang tidak ada legowo seperti itu, harusnya koordinasi, jangan bikin gaduh seperti ini,” tambahnya.

Di sisi lain, Anang, salah satu peserta ujian, menceritakan kejanggalan teknis. Ia menyebut ada 11 peserta yang bersaing memperebutkan satu formasi, yakni Kaur Umum dan Pemerintahan.

“Tadi soalnya kita disuruh nunggu dulu, gak sampai setengah jam diprint. Jadi kita ujian dua kali. Yang pertama ujian tulis tadi itu kita gak disuruh milih soal dulu, tapi sudah disiapkan panitia, tinggal digandakan saja,” ungkapnya.

Merespons kekisruhan ini, Camat Kwadungan Didik Hartanto menegaskan prosedur perekrutan harus mengacu pada aturan yang berlaku.

“Apa yang disiapkan harus mengacu pada aturan, baik Perda maupun Perbup. Penandatanganan pakta integritas juga harus dijalankan untuk mengawal aturan agar diterima semua pihak,” jelas Didik.

Namun, terkait pengakuan Ketua Panitia yang tidak tahu formasi jabatan, Didik memberi penilaian keras.

“Itu spontanitas ya. Namanya kekosongan jabatan, semua pihak pasti tahu, dari masyarakat pun tahu. Masak ketua panitia malah tidak tahu,” tandasnya.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan Ketua BPD Desa Banget, Bambang, belum dapat dikonfirmasi terkait polemik perekrutan perangkat desa yang tengah memanas.(*)