Luthfi Genjot Percepatan Koperasi Merah Putih di Jateng

Laporan: Andi Saputra

SEMARANG | HARIAN7.COM – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyiapkan sejumlah langkah percepatan agar ribuan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) segera beroperasi. Dari total 8.523 koperasi berbadan hukum di Jawa Tengah, baru 1.750 yang aktif berjalan.

“Yang sudah operasional (Koperasi/Desa Merah Putih) adalah 1.750 (koperasi), yang belum operasi 6.773 (koperasi),” kata Luthfi dalam Rapat Konsolidasi Satgas Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Percepatan Operasionalisasi KDMP di Grhadika Bhakti Praja, Kamis, 28 Agustus 2025.

Menurut dia, meski 6.773 koperasi belum beroperasi, seluruhnya sudah memiliki gerai. Karena itu, ia mendorong Dinas Koperasi untuk melakukan pendampingan intensif. “Tapi minimal sudah punya gerai serta yang belum operasional. Kami meminta Dinas Koperasi kita, yang tiap hari kita dorong agar melakukan kegiatan (pendampingan),” ujar mantan Kapolda Jateng ini.

Luthfi menyebut antusiasme masyarakat terhadap program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto itu cukup tinggi. Bahkan, satu lembaga koperasi ada yang memiliki lebih dari satu gerai. Untuk mempercepat operasionalisasi, ia mengajak 11 ribu aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jateng ikut menjadi pengurus koperasi. Pemprov juga menyiapkan 29 unit aset daerah sebagai penopang.

Selain itu, KDMP di Jateng diarahkan bekerja sama dengan 7.595 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dua di antaranya, PT Jateng Agro Berdikari (JTAB) yang bergerak di bidang pangan dan distribusi pupuk, serta PT Jateng Petro Energi (JPEN) yang mengembangkan energi alternatif sebagai substitusi LPG.

“Kita punya JTAB khusus urusan pangan, distribusi pupuk. Sedangkan JPEN BUMD khusus LPG, karena LPG mahal. Kita menggunakan biogas, gas alam yang kita gunakan (milik) BUMD kita,” tutur Luthfi.

Pemprov juga mengusulkan penambahan sub pangkalan LPG ke pemerintah pusat agar KDMP bisa ikut menjadi pengecer resmi. “Perlu penambahan sub pangkalan LPG di Jawa Tengah agar semakin dekat dengan Kopdes Merah Putih dan perlu membuat juklak juknisnya, siapa yang menjadi pengecer, dan sebagainya,” katanya.

Luthfi meminta pemerintah pusat menyiapkan regulasi tata kelola KDMP yang lebih komprehensif. Pasalnya, tidak sedikit desa yang masih kebingungan memulai kegiatan usaha. “Karena masing-masing desa punya cara tersendiri berdasarkan potensi desanya,” ucapnya.

Rapat konsolidasi ini juga dihadiri Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Budi Arie, Wamendagri Bima Arya, serta perwakilan BUMN, BUMD, dan 35 kepala daerah di Jateng.

Zulkifli Hasan memuji langkah Luthfi. Jawa Tengah, kata dia, menjadi provinsi dengan jumlah KDMP operasional terbanyak di Indonesia. “Saya senang dengan kebijakan Gubernur, tidak harus sempurna, gerai dulu nggak apa-apa karena ini pengerjaan besar,” kata Zulhas.