Warga Salatiga Panik, Sulit Dapat LPG 3 Kg Akibat Kebijakan Baru

Laporan: Muhamad Nuraeni

SALATIGA | HARIAN7.COM – Sejumlah warga di Kelurahan Kutowinangun Lor, Kota Salatiga, masih kesulitan mendapatkan LPG 3 kg hingga Selasa pagi. Kepanikan masyarakat semakin meningkat akibat kebijakan baru distribusi LPG subsidi yang mengharuskan pembelian hanya melalui pangkalan resmi.

Berdasarkan pantauan di agen PT Rakyat Makmur Nusantara di Jl Buksuling, antrean panjang terjadi sejak Senin pagi (3/1/2025). Namun, pada Selasa, pihak agen mengumumkan bahwa pembelian dialihkan ke pangkalan terdekat untuk mengurangi kepadatan.

“Kita arahkan ke sejumlah pangkalan. Karena antrean terjadi sejak Senin, semua sudah tersalurkan ke beberapa pangkalan,” ujar Faris, pengelola agen, Selasa pagi, (4/2/2025).

Faris menambahkan bahwa warga dapat mengecek lokasi pangkalan terdekat melalui tautan https://subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg . Pihaknya juga berupaya membantu warga dengan memberikan informasi terkait mekanisme pembelian di pangkalan.

“Yang bisa kita lakukan adalah mengarahkan warga ke pangkalan. Jika ada yang belum tahu, kami jelaskan cara mengeceknya lewat ponsel,” jelasnya.

Sementara itu, Heri, seorang pedagang makanan di Kampung Baru Kalioso, mengeluhkan kesulitan mendapatkan LPG 3 kg sejak kebijakan ini diberlakukan.

“Biasanya saya pesan di warung langganan, dan langsung diantar ke rumah. Sekarang harus mencari sendiri, antre di agen, atau mencari pangkalan yang masih punya stok,” ungkapnya.

Kebijakan Baru Sebabkan Antrean dan Kepanikan

Kelangkaan LPG 3 kg sejak awal Februari 2025 menimbulkan keresahan luas, terutama di kalangan masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro. Kebijakan baru yang melarang penjualan di tingkat pengecer sejak 1 Februari 2025 membuat warga hanya bisa membeli LPG subsidi di pangkalan resmi PT Pertamina.

Akibatnya, antrean panjang terjadi di berbagai daerah, sementara harga di pasar gelap melonjak tajam. Warga berharap pemerintah segera memberikan solusi agar LPG subsidi tetap mudah diakses tanpa memberatkan masyarakat kecil.