WONOSOBO, HARIAN7.COM – Pengelolaan sejumlah aset desa dan realisasi anggaran pembangunan di Desa Karangluhur, Kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo, menuai sorotan tajam dari Badan Pekerja Nasional Indonesia Corruption Investigation (ICI) Jawa Tengah. Lembaga pegiat antikorupsi tersebut bahkan mengaku telah mengantongi sejumlah bukti permulaan terkait dugaan penyimpangan tata kelola keuangan desa.
Sorotan ini mencuat menyusul bungkamnya Kepala Desa (Kades) Karangluhur, Sucipto (66), saat dimintai klarifikasi oleh awak media pada Kamis (19/11/2026). Pesan konfirmasi terkait kejelasan dana sewa kios desa, pemanfaatan aset balai desa, hingga tata kelola pasar yang dikirimkan wartawan untuk keberimbangan berita hingga kini tidak mendapatkan respons.
ICI Jateng Kantongi Bukti Kuitansi dan Transfer
Koordinator Bidang Investigasi Badan Pekerja Nasional Indonesia Corruption Investigation (ICI) Jawa Tengah, M. Deanova, S.H., M.H., menegaskan bahwa pihaknya tidak asal bicara dalam menyoroti persoalan di Desa Karangluhur. Ia mengungkapkan bahwa ICI Jateng saat ini sudah memegang salinan bukti kuitansi pembayaran maupun bukti transfer dana sewa aset desa dari pihak penyewa yang masuk langsung kepada Kades.
Menurut Deanova, dalam dokumen bukti kuitansi yang dikantongi tim investigasi, tercantum jelas nama pihak penyewa sebagai pihak yang menyerahkan uang, serta nama Sucipto sebagai pihak penerima dana. Transaksi tersebut tercatat dilakukan secara bertahap pada September 2023, Desember 2024, dan Januari 2026.
“Tim kami sudah mengantongi bukti kuitansi dan bukti transfer dari penyewa sebesar Rp. 450 juta yang ditujukan langsung kepada Kades. Di dalam kuitansi itu tertulis jelas pihak yang menyerahkan adalah penyewa dan penerimanya atas nama Sucipto, masing-masing tertanggal pada bulan September 2023, Desember 2024, dan Januari 2026,” ungkap M. Deanova saat memberikan keterangan, Kamis (19/11/2026).
Deanova menilai, aliran dana sewa aset desa sebesar Rp. 450 juta yang diterima secara langsung tersebut wajib diuji kebenaran dan peruntukannya. Ia mengingatkan bahwa setiap hasil pemanfaatan kekayaan desa harus masuk ke rekening kas desa sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes), bukan dikelola secara tertutup.
“Aset desa bukan milik pribadi kepala desa. Dengan adanya bukti transaksi pada tiga waktu berbeda tersebut, kami mempertanyakan apakah seluruh dana itu sudah masuk ke kas desa dan tercatat resmi dalam APBDes atau justru sebaliknya,” tegasnya.
Langkah Tegas ICI Jateng
Berbekal dokumen bukti tersebut, Deanova menyatakan pihaknya akan segera mengambil langkah hukum dan administratif. ICI Jateng tengah merampungkan berkas audit investigatif secara independen untuk mendalami potensi kerugian keuangan desa maupun dugaan penyalahgunaan wewenang.
“Kami di ICI Jawa Tengah akan segera melayangkan surat permintaan klarifikasi resmi sekaligus melakukan pendalaman lebih lanjut. Dengan bukti permulaan yang sudah di tangan, kami siap melaporkan persoalan ini secara resmi kepada Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kepolisian, Kejaksaan, maupun Inspektorat, agar diusut tuntas sesuai hukum yang berlaku,” tandasnya.
Rincian Persoalan yang Disorot
Selain temuan bukti kuitansi dan transfer tersebut, terdapat sejumlah poin krusial lain yang menjadi perhatian publik dan ICI Jateng di Desa Karangluhur:
• Sewa Tiga Kios Depan Kantor Desa: Adanya informasi penerimaan uang sewa dari pihak berinisial SS dan HS senilai Rp450 juta, serta penyewa berinisial A sebesar Rp325 juta yang dipertanyakan dasar regulasi dan aliran dananya.
• Kontrak Balai Desa untuk Mixue: Pemanfaatan aset balai desa senilai Rp350 juta yang dipertanyakan apakah seluruh dananya benar-benar terserap untuk pembangunan fisik gedung yang ditempati gerai tersebut.
• Proyek Pengaspalan Bankeu Provinsi (2021–2026): Pelaksanaan proyek infrastruktur jalan dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Tengah sektor Sarpras yang dipertanyakan kesesuaiannya dengan Rencana Rincian Penggunaan (RDP) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
• Tata Kelola Pasar: Adanya aset kios pasar yang kabarnya telah disewakan selama 15 tahun namun belum dapat ditempati penyewa, serta kejelasan kerja sama pihak ketiga pada Pasar Pagi Anyar dan pasar sayur sore.
Keterangan Perangkat Desa dan Harapan Warga
Sebelumnya, saat ditemui di Desa Karangluhur pada Kamis (19/11/2026), Kepala Urusan (Kaur) Umum Desa Karangluhur, Abdurohim, mengaku tidak mengetahui secara rinci detail perjanjian sewa-menyewa aset desa tersebut. Ia menyampaikan bahwa informasi yang ia ketahui terkait bangunan gerai Mixue menggunakan skema bangun guna serah sebelum nantinya menjadi milik desa.
“Kalau soal itu (detail perjanjian dan kendala operasional), terus terang saya kurang tahu. Informasinya memang dikontrakkan sekitar lima hingga tujuh tahun, nilainya sekitar Rp300 juta sampai Rp350 juta, dan uangnya dipakai untuk pembangunan gedung itu sendiri,” ujar Abdurohim.
Terkait pengelolaan Pasar Pagi Anyar dan pasar sayur sore, Abdurohim mengarahkan awak media untuk mengonfirmasi langsung kepada Kaur Pemerintahan Ika Istanta serta pengelola pasar sayur sore H. Nuryanan.
Di sisi lain, keresahan juga dirasakan oleh masyarakat setempat. Salah seorang warga Desa Karangluhur, Slamet (48)], mendukung penuh langkah pengawasan dan penelusuran bukti oleh ICI agar tata kelola pemerintahan desa menjadi bersih dan terbuka.
“Kami sebagai warga tentu berharap pengelolaan aset desa seperti kios dan pasar itu transparan. Jangan sampai aset desa sudah disewakan mahal-mahal, tapi masyarakat tidak tahu uangnya masuk ke kas desa atau dipakai untuk pembangunan apa,” ungkap Slamet.
Senada dengan itu, warga lainnya, Siti Aminah (42)], berharap kios yang sudah disewa dapat segera beroperasi normal, serta meminta pemerintah desa segera memberikan penjelasan resmi agar tidak memicu kegaduhan berkepanjangan. (Shodiq)









Tinggalkan Balasan