DEPOK |HARIAN7.COM– Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 5 Tahun 2022 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum menjadi perhatian Indonesia Morality Watch (IMW) dan Perkumpulan Pedagang Kaki Lima Indonesia (PPKLI).
Ketua IMW A. Maulana, didampingi Ketua PPKLI Maryono, mendatangi DPRD Kota Depok untuk bertemu dengan Ketua DPRD. Kedatangan mereka bertujuan mencari solusi terkait rencana pembongkaran lapak usaha di sepanjang Jalan Raya Bogor.
A. Maulana mengatakan, pihaknya ingin memastikan penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2022 dilakukan secara adil dan tidak tebang pilih terhadap para pelaku usaha yang diduga melanggar aturan.
“Kehadiran kami ke DPRD untuk bertemu dengan Ketua DPRD guna mencari solusi terkait persoalan ini. Kami ingin ada kejelasan mengenai penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2022. Jangan sampai penertiban hanya menyasar pedagang kecil, sementara pelaku usaha lain yang juga melanggar justru tidak tersentuh,” ujar A. Maulana,saat memberikan keterangan pers nya kepada awak media, Kamis (12/11/2026)
Menurut dia, apabila pemerintah melakukan pembongkaran terhadap lapak yang melanggar ketentuan, maka penegakan aturan harus berlaku kepada seluruh pelaku usaha tanpa pengecualian.
Ia menegaskan, bangunan liar (bangli) maupun tempat usaha yang terbukti melanggar aturan, khususnya yang berada di sepanjang Jalan Raya Bogor dan memanfaatkan area Garis Sempadan Sungai (GSS), harus mendapatkan perlakuan yang sama.
“Kalau memang lapak pedagang harus dibongkar, maka seluruh pelaku usaha yang nyata-nyata melanggar aturan, termasuk yang berada di sepanjang Jalan Raya Bogor dan melanggar GSS, juga harus ditindak. Jangan sampai hukum tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua PPKLI Maryono sebelumnya telah menghadap Ketua DPRD Kota Depok untuk menyampaikan aspirasi para pedagang. Salah satu permintaan yang disampaikan adalah penundaan pembongkaran lapak hingga awal 2028.
Maryono menjelaskan, permintaan penundaan tersebut bukan tanpa alasan. Sebagian pedagang masih memiliki tanggungan pinjaman di bank yang digunakan sebagai modal usaha.
Di sisi lain, kondisi perekonomian saat ini dinilai belum sepenuhnya membaik sehingga pembongkaran secara mendadak dikhawatirkan semakin membebani para pelaku usaha kecil.
“Kami meminta agar pembongkaran lapak dapat ditunda sampai awal 2028. Sebab, sebagian pedagang masih memiliki tanggungan bank. Kondisi ekonomi sekarang juga sedang tidak mudah, sehingga kami berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kondisi para pedagang,” ungkap Maryono.
IMW dan PPKLI berharap DPRD Kota Depok dapat memfasilitasi dialog antara pemerintah daerah dan para pedagang untuk menghasilkan solusi yang tidak merugikan masyarakat kecil.
Mereka juga meminta agar penegakan Perda Nomor 5 Tahun 2022 dilakukan secara konsisten, transparan, dan berkeadilan, sehingga penataan kawasan tetap berjalan tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha masyarakat.
Tinggalkan Balasan