JAKARTA,HARIAN7.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperluas keterbukaan informasi publik melalui pengembangan layanan digital, termasuk akses informasi kesehatan di rumah sakit daerah. Langkah ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi sekaligus mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan, keterbukaan informasi tidak cukup hanya diwujudkan melalui penyediaan data oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat juga diperlukan agar pengawasan terhadap program dan kebijakan pemerintah dapat berjalan secara lebih luas.
Hal tersebut disampaikan Taj Yasin saat mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam Uji Publik Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
“Pengawasan itu juga dilakukan bukan hanya pengawas-pengawas saja, tetapi masyarakat juga ikut andil terlibat secara langsung,” kata Taj Yasin.
Menurut dia, Pemprov Jateng terus mengembangkan sejumlah kanal digital untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi pemerintahan.
Salah satunya melalui aplikasi PPID Mobile. Layanan tersebut memungkinkan masyarakat memperoleh informasi publik, mengajukan keberatan, hingga berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
Keterbukaan informasi juga diperluas ke sektor kesehatan melalui aplikasi RSMS Online milik RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo.
Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi pelayanan rumah sakit, mulai dari pendaftaran online, jadwal klinik dan dokter, ketersediaan tempat tidur, hingga fasilitas rumah sakit.
Upaya digitalisasi tersebut menjadi bagian dari strategi Pemprov Jateng dalam membangun pelayanan publik yang lebih mudah diakses, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
26 SKPD Masuk Kategori Informatif
Dalam kesempatan itu, Taj Yasin turut memaparkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2025.
Dari 35 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Jateng, sebanyak 26 SKPD atau 74,28 persen telah masuk kategori Informatif. Sementara itu, seluruh tujuh rumah sakit daerah milik Pemprov Jateng juga telah mencapai kategori Informatif.
Selain melalui layanan digital, penguatan keterbukaan informasi dilakukan dengan meningkatkan literasi kepada pemerintah kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah, serta lembaga pengawasan.
Pemprov Jateng juga menerapkan prinsip transparansi dalam tata kelola birokrasi, khususnya proses pengisian jabatan pejabat di lingkungan pemerintahan.
Taj Yasin menjelaskan, pengisian jabatan dilakukan melalui mekanisme manajemen talenta dengan mempertimbangkan kompetensi dan profesionalisme calon pejabat.
Prosesnya meliputi asesmen, verifikasi, hingga uji kompetensi yang dilaksanakan secara transparan. Mekanisme tersebut diharapkan dapat memastikan pengisian jabatan berlangsung sesuai ketentuan dan mencegah praktik titip jabatan.
“Itu membuktikan bahwa keterbukaan kami benar-benar kita lakukan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Taj Yasin menyampaikan bahwa Gubernur Ahmad Luthfi juga membuka ruang komunikasi dengan masyarakat melalui konsep Rumah Rakyat.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi salah satu bentuk upaya mendekatkan pemerintah dengan masyarakat sekaligus memperluas partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Pemprov Jateng berharap berbagai upaya tersebut dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang terbuka, kolaboratif, dan berintegritas, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga memiliki ruang untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan. (*)
Tinggalkan Balasan