Laporan : Tim Investigasi
NGANJUK | HARIAN7.COM – Tata kelola pemerintahan Desa Putren, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, menjadi sorotan warga. Berdasarkan laporan dan keluhan yang dihimpun tim investigasi harian7.com dari sejumlah warga, ada dua persoalan yang diduga menunjukkan lemahnya pelayanan publik di desa tersebut.
Tim investigasi menegaskan, narasi ini disusun berdasarkan pengakuan warga dan hasil pantauan di lapangan. Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Putren dan BPD Putren belum memberikan klarifikasi resmi.
1. Balai Desa Sepi di Jam Kerja, Pelayanan Diduga Tidak Maksimal
Warga mengeluhkan, Balai Desa Putren kerap terlihat sepi saat jam kerja.
Padahal sesuai ketentuan, pelayanan pemerintahan desa wajib buka pada hari dan jam kerja, Senin-Jumat, untuk melayani administrasi kependudukan, surat keterangan, hingga pengurusan tanah.
“Datang jam 09.00 WIB, balai desa sepi. Perangkat tidak ada di tempat. Warga yang mau urus surat harus bolak-balik,” ujar salah satu warga Putren yang meminta namanya tidak disebutkan, kepada tim investigasi.
Kondisi ini membuat warga menilai pelayanan tidak maksimal. Warga yang bekerja sebagai petani dan buruh harus meninggalkan pekerjaannya, namun tidak mendapatkan pelayanan.
2. BPD Diduga Tak Berani Jawab, Fungsi Pengawasan Dipertanyakan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pengawas dan penampung aspirasi warga di Desa Putren juga menjadi sorotan.
Saat dikonfirmasi soal pengelolaan Dana Desa tahun 2024 senilai Rp 1 miliar lebih, Ketua BPD Desa Putren yang ditemui di lokasi enggan memberikan jawaban.
“Saya tidak memegang rincian RAB-nya. Takut salah, konfirmasi langsung ke Pak Kades saja,” ujarnya, Jum’at (13/11/2026).
Jawaban serupa juga disampaikan Ketua LPMD Desa Putren saat ditemui pukul 09.15 WIB di kediamannya.
“Kami hanya diminta tanda tangan saja, soal angka-angka Pak Kades yang lebih tahu. Saya takut salah ngomong,” katanya.
Sementara Kepala Desa Putren, Joko, saat dikonfirmasi, perangkat menyatakan bahwa Pak Kades tidak berada di kantor. “Perangkat desa menyebut Kades sudah keluar ada keperluan,” ucap salah satu perangkat desa.
Ketika dihubungi via WhatsApp pukul 10.30 WIB, Kades hanya membalas singkat, repot, ada acara di luar.
Pola ini memperkuat dugaan warga bahwa pengelolaan Dana Desa dikendalikan satu pintu oleh Kades. Padahal sesuai UU Desa No.6 Tahun 2014, BPD adalah lembaga pengawas. Jika BPD saja takut, siapa yang mengawasi uang rakyat?
Data yang dikantongi HARIAN7.COM :
1. Pagu Dana Desa Putren 2024 sebesar Rp 1.129.069.000 (satu miliar seratus duapuluh sembilan juta enam puluh sembilan ribu rupiah).
2. Jalan Desa dipecah 8 paket dengan nilai sebesar Rp 295,5 Juta (diduga modus hindari lelang).
3. Posyandu dipecah 8 paket dengan nilai sebesar Rp 162,3 Juta (diduga dobel anggaran)
4. Festival Desa 6 kali dengan nilai sebesar Rp 75 Juta
Bukti kedua : Pungutan PTSL sebesar Rp.600 ribu perbidang, Langgar SKB 3 menteri
Fakta kedua ini lebih mencengangkan dimana tim investigasi mengantongi dokumen resmi Daftar Pembayaran Peserta PTSL Tahun 2026 Desa Putren.
Dalam dokumen tertanggal 13 Juli 2026, tercatat 16 warga Dusun Putren dimintai biaya Rp 600.000 per bidang untuk program PTSL. Total pungutan dari 16 warga saja mencapai Rp 9.600.000.
Daftar tersebut ditandatangani oleh Ketua RT 04 RW 01 Dusun Putren, Dodik Sukma, sebagai pihak yang menyerahkan, dan Sutarno sebagai pihak penerima Pokmas/Panitia PTSL 2026 Desa Putren.
Padahal sesuai SKB 3 Menteri dan Peraturan ATR/BPN, biaya resmi PTSL untuk wilayah Jawa dan Bali hanya Rp 150.000. Pungutan Rp 600.000 adalah empat kali lipat dan diduga kuat pungli.
Desakan Audit & Laporan ke APH
Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Anti Korupsi (LSM Gerak) Kabupaten Nganjuk pasca menerima laporan menyoroti hal tersebut.
Saat ditemui pada Jum’at (13/11/2026) Ketua LSM Gerak Kabupaten Nganjuk, M. Rifa’i, S.H, menegaskan akan mengambil langkah serius.
“Ini sudah dua pelanggaran berat. Pertama, fungsi pengawasan BPD mati karena takut Kades. Kedua, ada bukti dokumen pungutan PTSL Rp 600 Ribu yang jelas melanggar aturan. Kami akan bersurat resmi ke Inspektorat Nganjuk, Dinas PMD Nganjuk, Camat Sukomoro, Kejaksaan Negeri Nganjuk, dan Saber Pungli ATR/BPN. Kami minta audit investigatif Dana Desa 2024 dan audit pungutan PTSL 2026 Desa Putren,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan Jumat sore (13/11/2026), Kades Putren, Joko, masih bungkam dan tidak memberikan klarifikasi resmi. Tim investigasi harian7.com masih membuka ruang hak jawab. (*)
Tinggalkan Balasan