Laporan: Noviyanto
KENDAL,HARIAN7.COM – Pertalite bersubsidi diduga diborong dari SPBU, dipindahkan ke jeriken, lalu dijual kembali melalui pom mini. Praktik yang diduga meraup keuntungan dari selisih harga itu dibongkar Satreskrim Polres Kendal.
Seorang pria berinisial H (52) diamankan. Polisi menyita sekitar 140 liter Pertalite dari lokasi di Dusun Karangturi, Desa Gemuhblanten, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal.
Pengungkapan kasus berlangsung Rabu (28/10/2026), sekitar pukul 07.45 WIB. Saat itu, anggota Satreskrim Polres Kendal tengah melakukan patroli dan mencurigai sebuah mobil Suzuki Carry merah metalik yang sedang mengisi Pertalite di SPBU.
Petugas kemudian membuntuti kendaraan tersebut hingga ke sebuah rumah di Dusun Karangturi.
Di lokasi, kecurigaan polisi terbukti. Pengemudi mobil diduga menguras BBM dari tangki kendaraan menggunakan alat penyedot, kemudian menampungnya ke dalam jeriken.
Pertalite tersebut diduga akan dijual kembali kepada masyarakat melalui mesin pom mini yang berada di rumah tersebut.
Kasat Reskrim Polres Kendal, AKP Dody Wahyu Kurniawan, menegaskan penindakan dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi.
“Ini bentuk komitmen Polres Kendal dalam menegakkan hukum terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi,” tegas AKP Dody Wahyu Kurniawan, Minggu (15/11/2026).
Dari pengungkapan itu, polisi menyita satu unit Suzuki Carry, alat penyedot BBM, dua jeriken berisi sekitar 30 liter dan 20 liter Pertalite, serta tambahan BBM sekitar 90 liter.
Petugas juga mengamankan telepon genggam, STNK, sepasang pelat nomor kendaraan, dan sejumlah barang lain yang diduga berkaitan dengan aktivitas tersebut.
Berdasarkan pemeriksaan sementara, H diduga membeli Pertalite di SPBU, memindahkannya ke jeriken, kemudian menjualnya kembali melalui pom mini dengan mengambil keuntungan dari selisih harga.
H telah ditahan di Rumah Tahanan Polres Kendal sejak Rabu (28/10/2026).
Penyidik menjerat tersangka dengan Pasal 40 juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, terkait perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Saat ini, penyidik masih melengkapi administrasi penyidikan dan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum untuk proses hukum selanjutnya.
Tinggalkan Balasan