Laporan: Muhamad Nuraeni
SEMARANG | HARIAN7.COM – Ratusan petani asal Desa Pasarean, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, datang ke Markas Polda Jawa Tengah (Jateng) bukan membawa senjata, melainkan poster, jerami, dan satu pesan: tanah untuk rakyat.
Dengan kostum raksasa merah hitam dan ogoh-ogoh berbahan jerami, para petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Kawulo Alit Mandiri Dayunan Kendal itu menggelar aksi menolak dugaan kriminalisasi terhadap dua petani, Rofi’i dan Trisminah, Senin (3/8/2026).
Aksi tersebut menjadi potret klasik konflik agraria: ketika petani kecil harus berhadapan dengan proses hukum di tengah sengketa lahan yang sudah berlangsung lebih dari satu dekade.
Massa berjalan kaki dari kawasan Kantor Bank Indonesia (BI) Pleburan menuju Mapolda Jateng di Jalan Pahlawan, Semarang. Setibanya sekitar pukul 13.30 WIB, halaman depan Mapolda dipenuhi suara orasi dan tuntutan agar hukum tidak menjadi alat yang menekan masyarakat kecil.
“Hentikan kriminalisasi kepada teman kami yang hingga saat ini sedang menjalani proses di Polda Jateng,” ujar Koordinator Lapangan aksi, Surtianto.
Menurutnya, kasus yang menjerat Rofi’i dan Trisminah berkaitan dengan konflik agraria antara petani Dayunan dan perusahaan yang telah terjadi sejak 2014. Namun proses hukum terhadap kedua petani tersebut baru berjalan sejak 2025.
“Persoalan ini sudah berlangsung lama. Tetapi proses kriminalisasinya baru terasa setahun terakhir,” katanya.
Petani Membawa Jerami, Mempertanyakan Keadilan
Aksi membawa ogoh-ogoh raksasa berbahan jerami bukan sekadar simbol. Bagi peserta aksi, benda itu menggambarkan ketimpangan ketika rakyat kecil harus berhadapan dengan kekuatan besar.
Di tengah panasnya terik Kota Semarang, para petani mengangkat poster bertuliskan “Tanah Untuk Rakyat” dan “Stop Kriminalisasi Petani Dayunan, Lindungi Ruang Hidup Petani”.
Koordinator Jateng Guyub, Exi Ken, menegaskan aksi tersebut bukan bentuk perlawanan terhadap kepolisian, melainkan dorongan agar hukum benar-benar berdiri untuk semua pihak.
“Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Jangan sampai hukum justru membuat rakyat kecil takut memperjuangkan tanah dan ruang hidupnya,” tegasnya.
Menurut dia, persoalan Dayunan tidak boleh hanya dilihat sebagai perkara individu. Kasus tersebut dinilai menjadi gambaran bagaimana posisi masyarakat kecil ketika berhadapan dengan kepentingan modal.
“Kalau Membela Tanah Dianggap Kejahatan, Lalu Rakyat Harus Mengadu ke Mana?”
Dalam orasi yang menggema di depan Mapolda Jateng, peserta aksi mempertanyakan arah penegakan hukum dalam konflik agraria.
“Kalau memperjuangkan tanah, air, dan ruang hidup dianggap sebagai kejahatan, lalu di mana letak keadilan bagi rakyat kecil?” teriak salah satu orator.
Massa mendesak aparat kepolisian menjalankan proses hukum secara profesional, transparan, dan tidak berpihak kepada pihak yang memiliki kekuatan ekonomi.
Mereka juga mengingatkan bahwa konflik agraria bukan hanya persoalan tanah, tetapi menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan dari lahan tersebut.
Sengketa Sejak 2014, Perjuangan Belum Berakhir
Surtianto mengklaim lahan yang disengketakan merupakan warisan keluarga petani. Ia menyebut persoalan tersebut sebelumnya telah dibawa ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang menurutnya menyatakan dokumen tanah warga memiliki dasar kepemilikan.
“Kami sebagai anggota Kelompok Tani Kawulo Alit Mandiri Dayunan Kendal akan terus berjuang. Kami tidak akan berhenti sampai mendapatkan keadilan,” ujarnya.
Bagi para petani, perkara Dayunan bukan hanya tentang dua orang yang sedang menjalani proses hukum. Mereka menilai kasus tersebut menjadi ujian bagi negara dalam memperlakukan rakyat kecil ketika berhadapan dengan perusahaan.
Mereka meminta penyelesaian tidak berhenti pada pendekatan hukum pidana, tetapi juga membuka ruang dialog untuk mencari keadilan substantif.
Aksi berlangsung tertib dengan pengamanan aparat kepolisian. Meski massa membubarkan diri setelah menyampaikan tuntutan, suara mereka tetap menggema:
“Hidup Petani! Hidup Rakyat! Lawan Kriminalisasi!”
Tinggalkan Balasan