Laporan: Tambah Santoso
JEPARA | HARIAN7.COM – Upacara penurunan bendera dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Alun-Alun Jepara pada Senin (17/8/2026) rupanya tak sekadar menjadi penutup rangkaian peringatan kemerdekaan. Bagi Paguyuban Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Kabupaten Jepara, momentum tersebut menjadi ajang konsolidasi sekaligus “pemanasan mesin” menuju aksi besar-besaran pada 1 Oktober mendatang.
Sedikitnya 7.000 anggota Satlinmas se-Kabupaten Jepara bersiap merapatkan barisan untuk menyuarakan aspirasi mereka kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara.
Terdapat dua tuntutan utama yang akan disuarakan dalam aksi tersebut: Pemberian insentif yang layak atas pengabdian anggota Satlinmas dan fasilitas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk menjamin perlindungan kerja.
Konsolidasi di Alun-Alun Jepara dinilai krusial agar aksi pada 1 Oktober mendatang tidak berjalan secara sporadis. Paguyuban Satlinmas menekankan pentingnya kekompakan, koordinasi, dan satu komando agar penyampaian aspirasi berlangsung tertib.
Ketua Paguyuban Satlinmas Kabupaten Jepara, Joko Rintono, menjelaskan bahwa pertemuan usai penurunan bendera tersebut adalah ruang untuk memastikan kesiapan komunikasi antarkorps.
“Ini bukan sekadar berkumpul. Kami sedang membangun kekompakan dan menyamakan langkah. Satlinmas harus satu suara ketika menyampaikan aspirasi, tetapi tetap wajib menjaga ketertiban dan kondusivitas Jepara,” ujar Joko.
Menurut Joko, tuntutan yang dibawa bukan semata-mata persoalan kesejahteraan pribadi. Selama ini, Satlinmas selalu hadir di tengah masyarakat, menjadi garda terdepan dalam pengamanan kegiatan desa, penanganan gangguan ketenteraman, hingga membantu pemerintah di berbagai situasi sosial. Oleh karena itu, kesejahteraan dan perlindungan personel mutlak membutuhkan atensi dari pemerintah daerah.
Pertanyaan yang kini mengemuka di kalangan akar rumput adalah terkait posisi anggaran bagi ribuan personel yang menopang ketertiban masyarakat tersebut.
Pihak paguyuban menyoroti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jepara yang mencapai sekitar Rp2,5 triliun. Namun, di tengah besarnya anggaran tersebut, alokasi khusus untuk menjawab kebutuhan kesejahteraan Satlinmas dinilai masih nihil. Kekecewaan semakin bertambah lantaran upaya audiensi dengan Bupati yang telah dilakukan sebanyak dua kali hanya ditemui oleh jajaran staf yang tidak memiliki wewenang pengambil kebijakan.
“Bagaimana mungkin ribuan orang diminta hadir ketika masyarakat membutuhkan, tetapi ketika mereka membutuhkan perlindungan dan kesejahteraan, justru tidak mendapatkan perhatian yang memadai? Kasus anggota Linmas yang rawan perlindungan di Dongos dan Gemulung adalah pelajaran penting,” tegas Joko.
Paguyuban juga menyayangkan hilangnya jaring pengaman bagi anggota. Diklaim bahwa dalam dua tahun terakhir, bantuan bagi anggota Satlinmas yang mengalami sakit maupun meninggal dunia sudah tidak lagi tersedia seperti tahun-tahun sebelumnya.
Koordinator aksi, Abdul Rosyid, menegaskan bahwa pemilihan tanggal 1 Oktober bukan sekadar kebetulan. Tanggal tersebut bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Menurutnya, ada relevansi filosofis yang kuat antara momentum tersebut dengan nasib Satlinmas.
Satlinmas adalah representasi masyarakat yang berdiri paling dekat dengan persoalan keamanan dan ketertiban di tingkat bawah. Mereka hadir di desa, menjaga lingkungan, dan mendukung terciptanya rasa aman.
“Karena itu, 1 Oktober menjadi momentum yang tepat untuk mengingatkan bahwa nilai-nilai Pancasila juga harus hadir dalam bentuk keadilan dan perlindungan bagi masyarakat.
Kesaktian Pancasila jangan hanya dimaknai sebagai seremoni. Sila kedua berbicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kelima tentang keadilan sosial. Di situlah nilai Pancasila diuji dalam kebijakan nyata,” papar Rosyid.
Ia pun menggarisbawahi bahwa aksi ini sama sekali bukan gerakan untuk melawan pemerintah. Sebaliknya, ini adalah ruang demokrasi warga negara untuk menyampaikan aspirasi kepada pemimpinnya. Sesuai regulasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pemenuhan hak Satlinmas, termasuk pemberian insentif, adalah bagian dari urusan pemerintah daerah yang wajib diperhatikan.
“Pesannya sederhana, kami tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Kami ingin ada kepastian perlindungan. Kalau masyarakat membutuhkan kami setiap saat, maka ketika kami membutuhkan pemerintah, kami berharap pemerintah juga hadir,” tambahnya.
Kini, mesin telah dipanaskan. Paguyuban Satlinmas Jepara mulai menghitung kekuatan yang berisikan 7.000 personel dalam satu suara. 1 Oktober kelak akan menjadi ujian apakah jeritan ribuan Satlinmas hanya akan menguap di jalanan, atau benar-benar diakomodasi di atas meja kebijakan Pemkab Jepara.
Tinggalkan Balasan