GROBOGAN,HARIAN7.COM – Mantan Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan Desa Kedungjati, Ahmad Heri, membantah keras tudingan dugaan penggelapan anggaran program Ketahanan Pangan (Ketapang) Tahun Anggaran (TA) 2025 senilai Rp220.162.000. Ia menegaskan bahwa dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut hingga kini belum pernah dicairkan maupun disalurkan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Klarifikasi tersebut disampaikan Ahmad Heri saat ditemui awak media di kediamannya pada Rabu (18/11/2026). Ia menilai isu penyelewengan dana yang beredar di masyarakat hanyalah dugaan tanpa dasar yang jelas dan meminta pihak-pihak yang meragukan hal tersebut untuk melakukan konfirmasi langsung kepada pemerintah desa atau pengurus BUMDes.
“Kalau dari total pagunya memang Rp220.162.000. Namun, terkait dengan orang yang menduga atau melaporkan adanya penyimpangan, itu sama sekali tidak benar karena mereka hanya menduga-duga,” ujar Ahmad Heri saat memberikan keterangan. kepada wartawan dikediamannya, Rabu(18/11/2026)
Ia menjelaskan, mekanisme pencairan anggaran desa merupakan kewenangan penuh bendahara desa. Menurutnya, dalam catatan transaksi keuangan desa, anggaran program Ketapang TA 2025 belum pernah ditarik dan otomatis tercatat sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada tahun 2026.
“Dana Ketapang itu seharusnya dikelola untuk kegiatan ketahanan pangan yang anggarannya dari APBDes lalu disalurkan ke BUMDes. Faktanya, pihak BUMDes memang belum menerima dana tersebut karena belum disalurkan dan menjadi SiLPA di tahun 2026,” tegasnya.
Selain membantah soal pencairan dana, Ahmad Heri juga menepis kabar yang menyebut dirinya telah menerima surat peringatan atau somasi sebanyak tiga kali dari pihak Pemerintah Desa (Pemdes) Kedungjati. Ia mengaku tidak mengetahui adanya surat teguran yang ditujukan kepadanya.
“Tidak benar informasi tersebut. Kalau pun ada yang memberi somasi ke saya, itu kan seharusnya pimpinan saya (Kepala Desa). Tapi sampai sekarang Pak Lurah tidak pernah menyampaikan hal itu kepada saya,” imbuhnya.
Keterangan Sumber Lain dan Upaya Konfirmasi Pemdes
Pernyataan mantan perangkat desa tersebut bertolak belakang dengan keterangan sejumlah sumber terpercaya. Seorang sumber internal di lingkungan Kantor Kecamatan Kedungjati mengungkapkan bahwa pihak Pemdes Kedungjati sebenarnya telah melayangkan surat teguran resmi sebanyak tiga kali kepada yang bersangkutan.
Sumber tersebut menambahkan bahwa dalam proses penyelesaian internal, oknum mantan perangkat desa itu telah menyatakan kesanggupannya untuk mengembalikan dana Ketapang tersebut paling lambat pada 27 November 2026 mendatang.
Di sisi lain, sumber berbeda yang mengetahui alur pencairan anggaran menyebutkan bahwa dana Ketapang TA 2025 sejatinya sudah dicairkan. Sumber tersebut mempertanyakan bagaimana anggaran tersebut bisa ditarik tanpa melalui prosedur resmi bendahara, hingga memunculkan dugaan adanya pemalsuan tanda tangan dalam proses pencairannya.
Guna mengonfirmasi simpang siur informasi ini, awak media berupaya menemui Kepala Desa Kedungjati, Agus Triwinarno, S.H., di kantor balai desa setempat pada hari yang sama. Namun, yang bersangkutan tidak berada di tempat. Upaya konfirmasi lanjutan melalui sambungan telepon dan pesan singkat WhatsApp juga belum mendapatkan respons hingga berita ini diturunkan.(*)









Tinggalkan Balasan