DEPOK | HARIAN7.COM – Menanggapi tingginya permintaan warga Kota Depok terhadap hunian terjangkau, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Depok bidang Properti, Tonny Ranti, menyatakan kesiapan sektor swasta untuk mengerjakan pembangunan rumah subsidi. Namun, ia menegaskan bahwa kunci utama realisasi program ini terletak pada ketersediaan lahan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

Tonny, yang juga merupakan  Ketua Hanura, menjelaskan bahwa skema rumah subsidi memiliki spesifikasi dan harga yang sudah diatur ketat oleh pemerintah. Dengan harga jual antara Rp150 juta hingga Rp165 juta, pengembang harus bekerja dengan efisiensi tinggi.

“Kita bisa kerjakan asalkan Pemkot Depok memberikan lahannya. Karena syarat rumah subsidi itu cicilan maksimal Rp1 juta per bulan, dengan luas tanah 60 meter persegi dan luas bangunan 30 meter persegi satu kamar tidur,” ujar Tonny saat ditemui di pameran J-Expo, Jumat (31/7/2026)

Ia menambahkan, dengan batasan harga tersebut, biaya akuisisi lahan menjadi komponen paling kritis. Jika pengembang harus membeli lahan sendiri dengan harga pasar di Depok yang cenderung tinggi, maka skema subsidi akan sulit diterapkan tanpa mengorbankan kualitas atau menyebabkan kerugian.

Spesifikasi dan Keterjangkauan

Menurut Tonny, spesifikasi rumah subsidi yang ditawarkan sangat ideal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan luas bangunan 30 meter persegi di atas tanah 60 meter persegi, unit hunian ini dirancang fungsional dengan satu kamar tidur.

“Harga jualnya berkisar Rp150 juta sampai Rp165 juta. Ini angka yang sangat terjangkau jika dibandingkan dengan harga properti komersial. Jadi, kalau Pemkot kasih kita lahan, saya sebagai Wakil Ketua Kadin siap mengerjakannya,” tegasnya.

Pernyataan Tonny ini menyiratkan adanya peluang kolaborasi strategis antara pemerintah daerah dan pelaku usaha properti. Dengan menyediakan lahan milik daerah (tanah kas daerah atau aset pemkot lainnya), Pemkot Depok dapat memicu percepatan penyediaan hunian layak bagi warganya tanpa membebani anggaran belanja langsung untuk konstruksi.

Hingga saat ini, Kadin Kota Depok terus mendorong dialog dengan pemkot untuk memetakan lokasi-lokasi potensial yang dapat dialokasikan untuk pembangunan rumah subsidi, guna menjawab kebutuhan tempat tinggal yang mendesak bagi ribuan warga Depok.