Editor: Shodiq
SEMARANG,HARIAN7.COM — Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno, mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya agar tidak bersikap defensif terhadap kritik masyarakat. Komplain dari warga harus dipandang sebagai bahan evaluasi mutlak demi mendongkrak kualitas pelayanan publik.
Menurut Sumarno, pemerintah tidak bisa menilai kualitas pelayanannya sendiri secara objektif. Oleh karena itu, kehadiran Ombudsman RI lewat Penilaian Administrasi Pelayanan Publik menjadi instrumen penting untuk mengukur realisasi ekspektasi masyarakat.
“Apa yang dilakukan teman-teman Ombudsman itu konsepnya membantu kita semua. Suatu pekerjaan kalau kita menilai sendiri, bagusnya luar biasa. Padahal di mata masyarakat belum tentu seperti itu,” ujar Sumarno saat membuka Entry Meeting Opini Ombudsman RI di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (28/7/2026).
Sumarno menekankan bahwa berbagai indikator penilaian bukanlah tujuan akhir, melainkan alat ukur standar baku. Hal paling esensial adalah dampak pelayanan yang optimal dan dirasakan langsung oleh masyarakat.Ia juga meminta kerja sama lintas sektor antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diperkuat. Pasalnya, pelayanan publik merupakan cerminan tanggung jawab bersama.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Ombudsman RI, Rahmadi Indra Tektona, menyatakan Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang mendapat atensi nasional. Daerah ini diharapkan mampu meminimalkan praktik maladministrasi secara konsisten.
“Pelayanan publik adalah wajah kehadiran negara. Instansi penyelenggara harus memberikan layanan yang mudah diakses, transparan, tepat waktu, adil, dan bebas maladministrasi,” tutur Rahmadi.
Ia menegaskan, evaluasi tahunan ini bukan bertujuan mencari-cari kesalahan, melainkan memetakan ruang perbaikan kompetensi instansi.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jateng, Siti Farida, membeberkan bahwa penilaian administrasi pelayanan publik tahun 2026 akan dimulai pada Agustus mendatang.
Tahun ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) resmi menjadi lokus penilaian baru.Menariknya, penilaian tahun ini memberikan porsi lebih besar bagi penilaian langsung oleh publik.
“Penilaian besok membuka ruang kepada masyarakat untuk menilai secara langsung. Ada bobot 20 persen di mana yang menilai bukan Ombudsman,” ungkap Farida.
Sistem penilaian eksternal ini dirancang akuntabel melalui platform digital khusus. Identitas responden dan hasil penilaian dipastikan rahasia serta bebas dari risiko rekayasa.
Farida mengimbau seluruh kepala daerah di Jateng menjaga konsistensi mutu layanan agar tingkat kepercayaan publik terus terjaga. *(**)
Tinggalkan Balasan