Laporan: Muhamad Nuraeni
JAKARTA | HARIAN7.COM – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinilai menjadi momentum besar untuk menentukan arah masa depan dunia kerja Indonesia.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Dr. H. Muh. Haris, M.Si, menegaskan revisi aturan ketenagakerjaan tidak boleh berhenti sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Menurutnya, regulasi baru harus mampu menjawab perubahan besar yang terjadi di dunia kerja, mulai dari tekanan ekonomi global, transformasi digital, hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).
“RUU Ketenagakerjaan tidak boleh sekadar memperbaiki pasal-pasal yang diputus Mahkamah Konstitusi. Kita harus memastikan lahirnya undang-undang yang mampu memberikan kepastian kerja bagi pekerja, kepastian berusaha bagi dunia usaha, dan kepastian arah pembangunan ekonomi nasional,” kata Muh Haris, Selasa (14/7/2026).
Menurut dia, kondisi dunia kerja saat ini jauh berbeda dibanding ketika Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pertama kali disusun. Perubahan rantai pasok global, otomatisasi industri, serta perkembangan ekonomi digital telah mengubah pola hubungan kerja secara signifikan.
Di sisi lain, gelombang efisiensi dan PHK yang terjadi di sejumlah sektor industri padat karya seperti tekstil, garmen, alas kaki, dan komponen industri menjadi alarm bahwa perlindungan pekerja harus diperkuat.
“Setiap PHK bukan sekadar angka statistik. Di baliknya ada keluarga yang kehilangan penghasilan, anak-anak yang masa depannya dipertaruhkan, dan daya beli masyarakat yang ikut tertekan,” ujarnya.
Muh Haris menilai RUU Ketenagakerjaan harus mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan dunia usaha dan perlindungan pekerja. Menurutnya, investasi yang berkualitas hanya bisa tumbuh jika hubungan industrial berjalan sehat dan berkeadilan.
Ia menyebut terdapat empat agenda utama yang perlu menjadi perhatian dalam pembahasan RUU tersebut.
Pertama, memperkuat perlindungan pekerja dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), agar pekerja kontrak tidak terus berada dalam ketidakpastian tanpa jenjang karier dan perlindungan sosial yang jelas.
Kedua, menata ulang aturan alih daya atau outsourcing, termasuk memperjelas jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan serta memastikan perusahaan bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak pekerja.
Ketiga, memperkuat perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK melalui kepastian pesangon, optimalisasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), pelatihan vokasi, hingga percepatan penempatan kerja kembali.
Keempat, membangun sistem pengupahan yang lebih adaptif dengan mempertimbangkan produktivitas, daya beli pekerja, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan keberlangsungan usaha.
Selain pekerja formal, Muh Haris juga menyoroti nasib jutaan pekerja ekonomi digital seperti pengemudi transportasi daring, kurir aplikasi, pekerja lepas digital, dan pekerja platform lainnya.
Menurutnya, perkembangan ekonomi digital tidak boleh berjalan tanpa kepastian perlindungan bagi pekerja.
“Ekonomi digital tidak boleh tumbuh di atas ketidakpastian perlindungan pekerja. Negara harus memastikan inovasi teknologi berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak dasar pekerja,” tegasnya.
Ia juga menilai penguatan BPJS Ketenagakerjaan harus menjadi bagian penting dalam pembahasan RUU tersebut. Program seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian dinilai harus semakin diperluas manfaatnya.
Termasuk memperluas kepesertaan bagi pekerja informal, pekerja UMKM, pekerja migran, serta pekerja platform digital yang selama ini masih menghadapi keterbatasan perlindungan sosial.
Muh Haris menegaskan DPR RI berkomitmen membahas RUU Ketenagakerjaan secara terbuka dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari serikat pekerja, pengusaha, akademisi, hingga masyarakat sipil.
“Target kita bukan hanya melahirkan undang-undang baru, tetapi membangun kontrak sosial baru antara negara, pekerja, dan dunia usaha. RUU Ketenagakerjaan harus menjadi fondasi menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.(*)
Tinggalkan Balasan