JAKARTA | HARIAN7.COM – Gedung hukum kembali diguncang badai. Penggeledahan yang dilakukan Kortastipidkor Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terhadap sejumlah lokasi terkait dugaan korupsi, pencucian uang, dan suap memantik sorotan publik.
Langkah hukum tersebut menjadi perhatian karena salah satu lokasi yang digeledah berkaitan dengan pejabat tinggi Kejaksaan Agung, termasuk rumah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
Pemerhati hukum sekaligus aktivis pemuda, Putri Nabila Damayanti, SH, meminta proses hukum berjalan terbuka dan tidak boleh berhenti hanya karena menyentuh institusi penegak hukum.
Menurutnya, pemberantasan korupsi harus berlaku tanpa pandang bulu. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum harus dimintai pertanggungjawaban.
“Pemberantasan korupsi adalah salah satu tujuan Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita. Semua stakeholder harus memastikan proses hukum berjalan adil. Jangan sampai ada pihak yang mencoba menghalang-halangi pengusutan korupsi,” ujar Putri di Jakarta, Jumat (10/7/2026).
Sorotan lain muncul setelah terlihat adanya anggota TNI di lokasi penggeledahan. Putri menilai keterlibatan unsur militer dalam proses hukum sipil harus dijelaskan secara terang agar tidak menimbulkan tanda tanya publik.
“Keterlibatan TNI dalam proses penyidikan ini sangat berbahaya bagi masa depan penegakan hukum Indonesia. Jangan sampai ada pihak yang mencoba melindungi orang yang diduga merugikan negara,” katanya.
Dalam penggeledahan yang berlangsung dua hari tersebut, polisi juga menyasar sejumlah lokasi di Jakarta dan Jawa Barat. Salah satunya sebuah kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.
Dari lokasi tersebut, penyidik disebut menemukan dua brankas yang disembunyikan di balik dinding dengan kamuflase lemari kayu di lantai dua.
Selain itu, Kortastipidkor Polri menemukan uang hampir Rp60 miliar yang terdiri dari berbagai mata uang, yakni sekitar 130.000 dolar Singapura, 889.965 dolar Amerika Serikat, serta uang tunai Rp259.159.000.
Putri menilai temuan tersebut harus menjadi pintu masuk untuk mengusut lebih dalam dugaan aliran dana maupun keterkaitan pihak-pihak lain.
“Saya kecewa ketika aparat hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum justru jika terbukti melakukan pelanggaran hukum. Harus ada tindakan tegas,” ujarnya.
Ia juga meminta lembaga terkait memperkuat pengawasan terhadap kekayaan pejabat publik, termasuk pejabat di institusi penegak hukum.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap hukum bisa runtuh apabila aparat yang seharusnya menjadi contoh justru terseret perkara.
“Kita sedih, jaksa yang dituntut profesional dalam menjalankan tugas justru jika terbukti tidak memberikan contoh. Jangan sampai ada ‘Febrie-Febrie’ lain di dunia kejaksaan,” kata Putri.
Kasus ini kini menjadi ujian besar bagi komitmen pemberantasan korupsi. Publik menunggu apakah proses hukum akan berjalan setegas ketika menangani masyarakat biasa, atau justru tersandung tembok kekuasaan.(Zil)
Tinggalkan Balasan