PRIDE Minta Kejari Depok Usut Dugaan Gratifikasi Oknum Kepala SMKN 4

Ketua PRIDE, Kasno, menjelaskan bahwa pelaporan ini dilakukan sebagai upaya penegakan integritas dan transparansi di lingkungan pendidikan serta investasi kota. Selain Kejari Depok, salinan laporan juga ditembuskan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung), Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kajati Jabar), Gubernur Jawa Barat, serta Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 agar proses penanganan kasus berjalan terang benderang.

“Kami lakukan agar menjadi terang benderang agar tidak ada lagi oknum-oknum yang bermain di belakang layar. Integritas pejabat publik, termasuk kepala sekolah, harus dijaga demi menciptakan ekosistem investasi dan pelayanan publik yang bersih,” ujar Kasno saat dikonfirmasi, Jumat (6/7/2026).

Diduga Terima Uang dari Pengelolaan Parkir Sejak 2017

Berdasarkan kronologi yang dihimpun PRIDE, dugaan pelanggaran terjadi ketika AS masih menjabat di SMKN 3 Depok. Oknum tersebut diduga menerima uang hasil pengelolaan lahan parkir yang lokasinya terpisah dari area sekolah dan tidak memiliki hubungan administratif dengan institusi pendidikan.

Penerimaan dana ilegal ini diperkirakan berlangsung dalam rentang waktu panjang, mulai tahun 2017 hingga akhir 2025. Nilai nominal yang diduga diterima mencapai kurang lebih Rp 500.000 per bulan. Akumulasi dana selama delapan tahun tersebut menjadikan dugaan gratifikasi ini bernilai signifikan dan berpotensi merugikan negara serta mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan.

Kasno menegaskan bahwa PRIDE akan terus memantau perkembangan penyidikan kasus ini. Langkah pelaporan multi-lembaga diambil untuk memastikan tidak ada intervensi atau upaya pengaburan fakta, mengingat posisi terlapor merupakan pejabat struktural di bidang pendidikan