DEPOK | HARIAN7.COM – Polemik penyelenggaraan wisata keberagaman di RW 08, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, mendapat tanggapan resmi dari pihak pelaksana. Ketua RW 08 Supriyadi bersama Ketua Paguyuban Arisan H. Ardat menegaskan bahwa informasi mengenai pungutan biaya Rp 150.000 per kepala untuk kuota resmi adalah tidak benar. Biaya tersebut merupakan pembayaran mandiri dari peserta tambahan di luar anggaran pemerintah daerah (APBD).
Supriyadi menjelaskan bahwa anggaran sebesar Rp 25 juta yang dialokasikan untuk kegiatan ini sepenuhnya digunakan untuk menyewa tiga bus, tenda, tol, banner, snack, dan P3K. Dengan rincian sewa bus Rp 6,5 juta per unit, total biaya transportasi dan operasional telah tercover tanpa membebani warga.
“Anggaran Rp 25 juta itu murni untuk tiga bus beserta perlengkapannya. Jadi memang ada 35 orang tambahan yang membayar sendiri Rp 150.000 per kepala karena mereka ingin ikut namun tidak masuk dalam kuota APBD. Mereka ini umumnya keluarga yang dulunya tinggal di RW 08 kemudian pindah, atau kerabat dekat,” jelas Supriyadi saat dikonfirmasi, Senin (6/7/2026).
Sistem Rolling dan Pembagian Jatah Per RT
Terkait dugaan ketidakadilan distribusi kursi, Supriyadi merinci bahwa mekanisme pendaftaran dilakukan secara transparan berbasis data kependudukan. Karena satu RW terdiri dari tiga RT, maka masing-masing RT mendapatkan jatah satu bus penuh berisi warga setempat.
“Kalau untuk tiga bus utama itu isinya warga RW 08 semua. Yang tahu datanya kan pengurus RT masing-masing. Sistemnya juga sudah rolling, jadi warga yang tahun lalu sudah ikut tidak didaftarkan lagi agar kesempatan merata,” tuturnya.
H. Ardat menambahkan bahwa partisipasi kelompok arisan yang membayar mandiri merupakan inisiatif pribadi dan tidak mengurangi hak warga asli. Ia menekankan bahwa paguyuban arisan hanya memfasilitasi pembayaran kolektif bagi anggota yang berasal dari luar kuota resmi, bukan sebagai perantara jual-beli kursi ilegal.
Perjalanan wisata keberagaman ke Anyer telah dilaksanakan pada Sabtu (14/6/2026) dengan lancar. Pihak RW berharap klarifikasi ini dapat meluruskan persepsi masyarakat dan mencegah mis informasi terkait penggunaan dana publik di lingkungan kelurahan Cimpaeun Kecamatan Tapos
Tinggalkan Balasan