DEPOK | HARIAN7.COM – Polemik penyelenggaraan wisata keberagaman di Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok, kian memanas. Sejumlah warga mempertanyakan transparansi kriteria peserta dan menduga adanya praktik jual-beli kursi oleh oknum tertentu. Akibatnya, warga yang merasa berhak justru tersingkir dan berinisiatif mengadakan perjalanan tandingan ke Anyer secara mandiri tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, daftar peserta wisata keberagaman resmi diduga didominasi oleh kerabat dekat pengurus RT maupun RW. Lebih mencurigakan, terdapat peserta dari luar wilayah RW 08 yang terdaftar dalam rombongan tersebut. Hal ini memicu tanda tanya besar mengenai mekanisme seleksi yang seharusnya mengutamakan warga setempat.
“Kami mempertanyakan siapa saja yang berhak ikut dan apa syaratnya. Kenapa orang luar RW 08 bisa masuk, sementara warga asli justru tidak mendapat tempat?” keluh salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya kepada Harian7.com, Senin (6/7/2026).
Dugaan Jual Beli Kursi Rp 150 Ribu
Warga juga menyoroti dugaan komersialisasi kuota peserta. Bangku yang seharusnya dialokasikan untuk warga RW 08 diduga diperjualbelikan oleh oknum seharga Rp 150.000 per kursi. Alhasil, rombongan yang berangkat didominasi oleh kelompok ibu-ibu arisan yang berasal dari berbagai wilayah, bukan murni perwakilan warga kelurahan.
Praktik ini dinilai mencederai esensi program wisata keberagaman yang bertujuan mempererat solidaritas antar warga. Alih-alih menjadi sarana rekreasi edukatif, kegiatan ini justru berpotensi menjadi ajang transaksi ilegal yang merugikan masyarakat.
Warga Gelar Wisata Tandingan ke Anyer Tanpa APBD
Merespons ketidakadilan tersebut, seorang warga berinisiatif menggalang solidaritas untuk menyelenggarakan wisata tandingan ke Pantai Anyer. Perjalanan ini dirancang khusus untuk mengakomodir warga RW 08 yang merasa haknya digeser oleh kelompok ibu-ibu arisan.
Yang membedakan, wisata tandingan ini sepenuhnya swadaya dan tidak memungut biaya maupun menggunakan dana APBD. Langkah ini diambil sebagai bentuk protes sekaligus pembuktian bahwa kebersamaan warga tidak harus bergantung pada anggaran pemerintah yang sarat masalah.
“Kami mengajak warga lain berangkat tanpa dipungut biaya dan tanpa uang APBD. Ini untuk mengakomodir warga yang memang berhak ikut namun tergeser,” jelasnya.
Tinggalkan Balasan