DEPOK | HARIAN7.COM – Kunjungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Gedung DPRD Kota Depok kembali menjadi sorotan. Bagi sebagian masyarakat, kehadiran lembaga antirasuah ini mungkin terasa menakutkan, namun bagi para legislator, kegiatan ini justru dinilai sebagai bentuk perlindungan dan edukasi rutin untuk menjaga integritas wakil rakyat.
Berdasarkan pantauan HARIAN.7COM agenda utama KPK dalam kunjungannya ke DPRD Kota Depok lebih difokuskan pada asesmen pencegahan korupsi dan sosialisasi terkait modus operandi tindak pidana korupsi yang kerap menjerat anggota dewan.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Depok, Siswanto, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan program tahunan yang bertujuan untuk mengingatkan para anggota dewan akan risiko hukum yang mengintai, baik dari tekanan internal partai maupun eksternal seperti tim sukses.
“Lebih tepatnya ini adalah asesmen dan pengarahan dari KPK. Karena kegiatan ini rutin setiap tahunnya, jadi KPK hanya mengingatkan dan menjelaskan terkait dengan modus operandi korupsi,” ujar Siswanto, Senin (27/7/2026)
Fokus pada Pokir dan Penyusunan Anggaran
Lalu, apa saja materi spesifik yang dibahas? Menurut Siswanto, titik rawan yang paling sering menjadi pembahasan adalah proses Penyusunan Program Kerja (Pokir) serta penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Dalam proses penganggaran dan perencanaan pembangunan inilah anggota dewan sangat rentan. KPK memberikan pemahaman agar kami tidak terjerumus dalam praktik gratifikasi atau mark-up anggaran,” tambahnya.
Selain itu, KPK juga menekankan pentingnya pengendalian gaya hidup dan perilaku anggota dewan yang kini semakin transparan dan dipantau oleh masyarakat 24 jam melalui media sosial. Hal ini sejalan dengan upaya KPK membangun budaya antikorupsi yang tidak hanya sekadar memenuhi indikator administratif, tetapi juga menyentuh aspek moralitas individu.
Apresiasi Legislators
Alih-alih merasa diintimidasi, sejumlah anggota DPRD justru menyambut positif kehadiran KPK. Mereka menilai bahwa pemahaman mendalam mengenai batasan-batasan hukum akan membantu mereka menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dengan lebih bersih dan akuntabel.
“Saya pribadi sangat senang dengan adanya assessment dari KPK karena saya pikir siapa pun tidak mau terjerat kasus korupsi. Ini lebih kepada untuk menjaga integritas dari anggota DPRD itu sendiri,” pungkas Siswanto.
Dengan adanya dialog terbuka antara KPK dan DPRD Kota Depok ini, diharapkan dapat tercipta ekosistem pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sehingga pembangunan di Kota Depok dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.
Tinggalkan Balasan