Laporan: M Ichsan Hidayat
SALATIGA | HARIAN7.COM – Kekerasan berbasis gender dalam keluarga dinilai bukan sekadar ledakan emosi sesaat atau persoalan pribadi antara pasangan. Di balik pintu rumah yang tertutup, ada struktur sosial yang disebut masih ikut melanggengkan praktik kekerasan.
Budaya patriarki, ketimpangan ekonomi, hingga tafsir keagamaan yang bias gender menjadi tiga akar persoalan yang disoroti dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Structural Roots of Gender-Based Violence within the Family yang digelar Yayasan Jallu Nusantara Indonesia di Gedung Mini Teater DPRD Kota Salatiga, Kamis (16/7/2026).
Forum tersebut menghadirkan Dekan Fakultas Syariah UIN Salatiga sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Dosen Hukum Keluarga Islam (PDHKI) Indonesia, Prof. Dr. Ilyya Muhsin, M.Si., sebagai narasumber.
Diskusi itu mempertemukan berbagai unsur, mulai dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Salatiga, PC Fatayat NU Kota Salatiga, PUSBAKUM UIN Salatiga, PSGA UIN Salatiga, KUPI/Rahima, Program Magister Hukum Keluarga Islam UIN Salatiga, PC KOPRI PMII Kota Salatiga, PC IPPNU Kota Salatiga, hingga GKJ Sidomukti.
Dalam paparannya, Ilyya mengingatkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak cukup dilihat sebagai konflik antarindividu. Menurutnya, ada persoalan struktural yang membuat kekerasan terus berulang.
“Kekerasan dalam rumah tangga bukan semata persoalan individu. Ia berakar pada budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai otoritas tunggal, diperparah oleh ketimpangan ekonomi, serta interpretasi norma agama yang bias gender,” kata Ilyya.
Ia menjelaskan, budaya patriarki dapat menciptakan relasi kuasa yang timpang dalam keluarga. Ketika laki-laki ditempatkan sebagai pemegang kendali mutlak, perempuan dalam posisi tertentu menjadi lebih rentan mengalami kekerasan maupun kesulitan mencari jalan keluar.
Selain itu, persoalan ekonomi juga menjadi faktor yang mempersempit ruang korban untuk mendapatkan perlindungan. Ketergantungan finansial membuat sebagian korban memilih bertahan meski menghadapi situasi yang tidak aman.
Kekerasan yang Dianggap Biasa
Menurut Ilyya, persoalan lain yang tak kalah serius adalah munculnya anggapan bahwa sejumlah bentuk kekerasan merupakan hal biasa dalam rumah tangga.
Ia menyebut kekerasan tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga hadir dalam bentuk psikologis, ekonomi, hingga pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan.
“Banyak bentuk kekerasan yang selama ini dinormalisasi, mulai dari kekerasan psikologis berupa gaslighting dan isolasi, kekerasan ekonomi melalui pembatasan atau eksploitasi nafkah, hingga pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan yang kerap berlindung di balik dalih kewajiban suami istri,” ujarnya.
Ilyya juga menyoroti kelompok yang menghadapi kerentanan berlapis, seperti perempuan dengan kondisi ekonomi terbatas, korban perkawinan anak, serta perempuan penyandang disabilitas.
“Perempuan dalam kondisi ekonomi rentan, korban perkawinan anak, dan perempuan penyandang disabilitas menghadapi kerentanan yang berlipat karena keterbatasan akses terhadap layanan, perlindungan, maupun mekanisme pelaporan,” katanya.
Tabu, Stigma, dan Siklus Kekerasan
Menurut dia, kekerasan dalam keluarga masih sering dianggap sebagai urusan privat sehingga korban kerap menghadapi hambatan ketika ingin mencari bantuan.
Situasi tersebut diperburuk oleh praktik menyalahkan korban (victim blaming) serta stigma sosial terhadap perceraian. Akibatnya, sebagian korban memilih diam dan bertahan dalam lingkaran kekerasan.
Sebagai upaya pencegahan, Ilyya mendorong perubahan cara pandang dalam memahami relasi keluarga, termasuk penguatan tafsir keagamaan yang berkeadilan gender dengan prinsip mubadalah.
Ia juga menilai pendidikan pranikah perlu diperkuat agar tidak hanya membahas aspek administratif perkawinan, tetapi juga membangun kesadaran tentang kesetaraan, penghormatan, dan perlindungan dalam keluarga.
“Kita memerlukan tafsir agama yang berkeadilan gender dengan menekankan prinsip mubadalah, rekonstruksi modul pranikah, serta kolaborasi lintas sektor agar perlindungan terhadap korban tidak berhenti pada wacana, tetapi benar-benar dapat diakses oleh masyarakat,” ujar Ilyya.
FGD tersebut menjadi bagian dari program Advocacy for Gender-Based Violence in Indonesia yang dijalankan Yayasan Jallu Nusantara Indonesia.
Forum ini merupakan FGD pertama dari lima rangkaian diskusi yang akan menjadi dasar penyusunan policy brief serta rekomendasi kebijakan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender di lingkungan keluarga.
Yayasan Jallu Nusantara Indonesia berharap hasil diskusi tidak berhenti sebagai kajian, melainkan menjadi masukan konkret bagi pemangku kebijakan dalam memperkuat perlindungan korban dan mendorong pembaruan hukum keluarga Indonesia yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap kelompok rentan.(*)
Tinggalkan Balasan