Prabowo Beri Ultimatum 1 Pekan, IUP Tambang Bermasalah di Kawasan Hutan Terancam Dicabut

JAKARTA | HARIAN7.COM – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan perintah tegas untuk mengevaluasi izin usaha pertambangan (IUP) yang berada di kawasan hutan lindung hingga taman nasional. Tak main-main, ia memberi tenggat waktu hanya satu pekan untuk merampungkan evaluasi tersebut.

Instruksi itu disampaikan langsung kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja pemerintah bersama Kabinet Merah Putih, pejabat eselon I, dan para direktur utama BUMN di Istana Kepresidenan, Rabu (8/4/2026).

“Saya dapat laporan ada ratusan tambang enggak jelas di hutan lindung dan kawasan hutan lainnya,” kata Prabowo.

Ia menegaskan, pemerintah tidak akan mentoleransi izin-izin yang tidak jelas atau melanggar prinsip tata kelola. Menurutnya, seluruh IUP bermasalah harus segera dicabut tanpa kompromi.

“Kalau enggak jelas, cabut semua itu. Kita sudah enggak ada waktu untuk terlalu kasihan,” ujarnya.

Prabowo juga meminta laporan hasil evaluasi diserahkan dalam waktu satu minggu. Ia menilai langkah cepat diperlukan agar pengelolaan sumber daya alam kembali berada di jalur yang benar dan berada di bawah kendali negara.

“Satu minggu. Kita cabut semua IUP yang tidak beres. Harus di tangan negara dan kita perkuat institusi kita,” tegasnya.

Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola sektor sumber daya alam sekaligus melindungi kawasan hutan dari eksploitasi yang tidak bertanggung jawab.

Prabowo menekankan bahwa kebijakan tersebut sepenuhnya berpijak pada kepentingan nasional, bukan kepentingan kelompok tertentu.

“Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat,” kata dia.(Yuanta)