Verifikasi Ulang Penerima Bantuan, Hamzah: Anggaran Difokuskan untuk Warga Benar-Benar Miskin

DEPOK | HARIAN7.COM – Pemerintah Kota Depok saat ini tengah melakukan verifikasi ulang terhadap data warga miskin penerima bantuan jaminan kesehatan. Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Komisi B DPRD Kota Depok, Hamzah, menyusul munculnya kekhawatiran di masyarakat terkait kepesertaan bantuan BPJS Kesehatan.

Hamzah menjelaskan, bantuan jaminan kesehatan tahun 2026 dialokasikan untuk 173.000 warga tidak mampu dengan total anggaran sekitar Rp103 miliar. Penetapan jumlah tersebut, kata dia, sudah melalui pembahasan panjang di Badan Anggaran DPRD dan disepakati seluruh fraksi sebelum disahkan dalam rapat paripurna.

“Sekarang ini yang dilakukan adalah verifikasi ulang, memastikan mana masyarakat yang benar-benar tidak mampu, terutama yang masuk desil 1 sampai desil 5,” ujar Hamzah,Minggu (08/02/2026)

Ia menyoroti ketidaksesuaian data pada masa pemerintahan sebelumnya. Saat itu, angka kemiskinan Kota Depok disebut hanya 1,67 persen dari total penduduk sekitar 2.240.000 jiwa. Jika dihitung, jumlah warga miskin seharusnya sekitar 37.000 orang, namun data Penerima Bantuan Iuran (PBI) justru mencapai 500.000 orang.

“Ini kan tidak berbanding lurus. Kalau angka kemiskinan 1,67 persen, masa PBI sampai 500 ribu orang? Itu yang sekarang kita benahi,” tegasnya.

Hamzah meminta masyarakat tidak khawatir. Ia memastikan warga yang benar-benar tidak mampu tetap akan dijamin oleh pemerintah. Proses verifikasi saat ini dilakukan secara berjenjang melalui RT dan RW agar data yang dihasilkan lebih akurat.

“Yang benar-benar miskin pasti dibantu. Tapi kalau punya mobil, motor, rumah bagus, masa iya tidak mampu bayar iuran BPJS Rp36.000 per bulan? Beli rokok saja bisa,” katanya.
Ia juga menyinggung fenomena warga yang mengaku miskin namun memiliki gaya hidup yang tidak mencerminkan kondisi tersebut.

“Ngaku miskin tapi handphone-nya mahal, pulsa sebulan Rp100 ribu. Bayar BPJS Rp36 ribu tidak mampu. Ini kan harus jujur,” ujarnya.

Hamzah menegaskan, anggaran negara harus tepat sasaran dan digunakan untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Oleh karena itu, ia mengimbau warga yang tergolong mampu agar tidak mengambil hak warga miskin.

“Kalau memang mampu, ya tahu diri. Negara hadir untuk yang betul-betul tidak mampu,” pungkasnya.