Kuota Haji Jadi Isu Panas, Jokowi Tak Masalah Namanya Disebut Yaqut

SOLO | HARIAN7.COM – Isu kuota haji tambahan 2024 menjelma bola panas. Nama Presiden ketujuh RI, Joko Widodo, ikut terseret setelah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas membuka cerita di ruang publik. Dalam siniar YouTube yang tayang 15 Januari 2026, Yaqut menyebut 20 ribu kuota haji tambahan diterima langsung oleh Presiden Jokowi, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menpora Dito Ariotedjo.

Pernyataan itu segera memantik dugaan dan bisik-bisik soal dugaan korupsi kuota haji, sektor sensitif yang selama ini rawan dipolitisasi. Publik pun bertanya-tanya: sejauh mana peran Presiden?

Jokowi akhirnya buka suara. Jumat (30/1/2026), ia mengakui pengajuan kuota tambahan haji 2024 merupakan kebijakan langsung dari Presiden yang ditempuh melalui jalur resmi ke Kerajaan Arab Saudi.

“Ya, memang itu kebijakan Presiden. Memang itu arahan dari Presiden,” kata Jokowi.

Namun Jokowi menegaskan, setelah kuota tambahan diperoleh, seluruh pengelolaan diserahkan kepada Kementerian Agama. Presiden menyebut dirinya tidak terlibat dalam pembagian atau pengaturan teknis kuota.

Isu ini bukan kali pertama nama Jokowi dikaitkan dengan perkara korupsi yang menyeruak di ujung masa kepemimpinannya. Jokowi menganggap penyebutan namanya sebagai konsekuensi dari sistem kerja pemerintahan yang terpusat pada kebijakan Presiden.

“Setiap kasus pasti mengaitkan dengan nama saya, karena apapun program kerja menteri pasti dari kebijakan Presiden, pasti dari arahan Presiden, dan juga dari perintah-perintah Presiden,” kata dia.

Meski demikian, Jokowi menegaskan tidak pernah ada perintah atau restu dari dirinya untuk melakukan praktik rasuah. Ia memastikan seluruh kebijakan lahir dari niat baik, bukan skenario gelap.

“Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan untuk korupsi. Enggak ada,” kata dia.(Zis)