Jaga Lapangan Kerja dan Investasi, Partai Buruh Depok Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum

DEPOK | HARIAN7.COM –  Koalisi Partai Buruh Kota Depok bersama Presidium Aliansi Masyarakat Peduli Penegakan Hukum dan Pembangunan Kota Depok menegaskan pentingnya menjaga iklim investasi yang kondusif di Kota Depok. Kepastian hukum, ketertiban, serta konsistensi regulasi dinilai menjadi fondasi utama agar investasi tetap tumbuh dan mampu membuka lapangan pekerjaan, khususnya bagi kalangan buruh.

Ketua Partai Buruh Kota Depok, Wido Pratikno, menyatakan bahwa investasi memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kehadiran investor, menurutnya, tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga menggerakkan sektor ekonomi lokal dan menciptakan peluang kerja baru bagi masyarakat.

“Depok harus ramah terhadap investasi. Selama investor taat aturan, menghormati hak-hak pekerja, dan tidak merugikan masyarakat, maka negara wajib hadir memberikan perlindungan dan kepastian hukum,” ujar Wido.

Ia menegaskan bahwa perlindungan terhadap investor tidak boleh dipersepsikan sebagai pengabaian kepentingan publik. Sebaliknya, iklim usaha yang terlindungi secara hukum akan menciptakan stabilitas perusahaan dan berdampak langsung pada kesejahteraan buruh serta keberlanjutan pembangunan daerah.

Wido juga mendorong Pemerintah Kota Depok untuk terus membenahi sistem perizinan dan pelayanan publik. Menurutnya, birokrasi yang sederhana, cepat, dan transparan merupakan prasyarat utama dalam meningkatkan kepercayaan investor.

“Kepastian hukum dan konsistensi regulasi sangat menentukan. Jika sistem perizinan jelas dan pelayanan publik berjalan baik, kepercayaan investor akan tumbuh,” jelasnya.

Di sisi lain, Wido menyoroti masih adanya praktik pengawasan oleh sejumlah LSM yang dinilai tidak dijalankan sesuai mekanisme hukum. Ia menilai, tindakan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, terlebih dengan pendekatan intimidatif, berpotensi mengganggu stabilitas iklim usaha dan menciptakan persepsi negatif di mata investor.

“Jika iklim usaha dipenuhi tekanan dan rasa tidak aman, investor bisa memilih daerah lain. Pada akhirnya, yang paling dirugikan adalah buruh dan masyarakat,” tegasnya.

Meski demikian, Wido menekankan bahwa peran LSM sebagai bagian dari kontrol sosial tetap penting dalam sistem demokrasi. Namun, fungsi tersebut harus dijalankan secara profesional, beretika, dan melalui koridor hukum yang berlaku.

Sejalan dengan hal itu, Koordinator Presidium Aliansi Masyarakat Peduli Penegakan Hukum dan Pembangunan Kota Depok, Akbar, menyatakan dukungannya terhadap langkah hukum yang ditempuh Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Depok dengan melaporkan dugaan pelanggaran oleh LSM GEDOR ke Polda Metro Jaya.

“Kami mendukung penuh langkah hukum tersebut. Penegakan hukum harus menjadi rujukan utama agar tidak ada pihak yang bertindak di luar aturan,” ujar Akbar.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga kepastian hukum serta melindungi iklim investasi dan pembangunan Kota Depok dari praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Akbar juga berharap aparat penegak hukum dapat memproses laporan tersebut secara profesional, objektif, dan transparan.

“Kami berharap proses hukum berjalan terbuka dan adil, sehingga menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar lebih berhati-hati dalam bersikap dan bertindak,” katanya.

Peristiwa ini diharapkan menjadi momentum bersama bagi seluruh elemen masyarakat untuk menjunjung tinggi hukum dan etika dalam menjalankan peran masing-masing, demi menjaga stabilitas, iklim investasi yang sehat, serta masa depan pembangunan Kota Depok.