Wamen PANRB Dorong Ekosistem Pembelajaran ASN yang Kolaboratif dan Berorientasi Masa Depan

JAKARTA | HARIAN7.COM – Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan National Future Learning Forum 2025. Forum ini dinilai menjadi momentum penting dalam membangun ekosistem pembelajaran aparatur sipil negara (ASN) yang lebih maju, kolaboratif, dan berorientasi pada kebutuhan masa depan.

Dalam sambutannya, Purwadi menegaskan bahwa perubahan global berlangsung sangat cepat dan menuntut birokrasi untuk bergerak lebih lincah, meninggalkan pola pembelajaran yang terfragmentasi. “Kita membutuhkan learning ekosistem yang kuat, terbuka, dan kolaboratif. Kita perlu mempertemukan pemerintah, akademisi, swasta, komunitas, dan para praktisi pembelajaran agar saling melengkapi dan menguatkan,” ujarnya dalam National Future Learning Forum 2025 di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Menurut dia, dalam ekosistem tersebut Lembaga Administrasi Negara (LAN) menjadi center of excellence dalam membangun standar dan metodologi pembelajaran ASN. Sementara itu, Kementerian PANRB berperan sebagai policy anchor yang memastikan pengembangan kompetensi berjalan terarah dan terintegrasi dengan agenda reformasi birokrasi nasional.

Purwadi juga menyoroti posisi Indonesia dalam Blavatnik Index of Public Administration, yang menempatkan Indonesia di posisi kedua tertinggi di ASEAN dengan skor sekitar 0,61. Meski demikian, ia menekankan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat birokrasi berpuas diri. “Capaian ini harus diikuti peningkatan profesionalisme, etos kerja, dan budaya layanan yang konsisten,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa arah reformasi birokrasi ke depan menekankan pentingnya birokrasi yang responsif dan tidak mempersulit masyarakat. “Implementasi kebijakan harus cepat dan tepat sasaran, dan anggaran wajib difokuskan pada program prioritas,” ujarnya. Pengawasan juga disebut perlu diperkuat untuk mencegah kebocoran, sementara teknologi harus dimanfaatkan untuk memperluas akses pendidikan dan layanan dasar.

Selain itu, koordinasi antarlembaga dinilai penting agar program strategis seperti penuntasan kemiskinan serta ketahanan pangan dan energi berjalan selaras. Purwadi menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia menjadi fondasi utama dalam transformasi pemerintahan. Penguatan kompetensi ASN, katanya, merupakan keharusan di tengah tantangan birokrasi modern yang semakin kompleks.

“ASN harus memiliki literasi digital yang kuat, kemampuan kolaborasi lintas sektor, komunikasi yang baik, empati, dan cara pandang global,” jelasnya. Menurut dia, kesenjangan kompetensi harus diatasi melalui pembelajaran yang terarah, inklusif, dan merata.

Pengembangan kompetensi berbasis Undang-Undang ASN diwujudkan melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi yang menghubungkan proses belajar dengan seluruh komponen manajemen ASN. Model 70:20:10, melalui pengalaman kerja, interaksi dan bimbingan, serta pelatihan formal, disebut menjadi pendekatan yang menjaga relevansi kompetensi ASN terhadap kebutuhan organisasi dan masyarakat. Roadmap pengembangan kompetensi ASN 2019–2024 hingga 2031–2045 juga diarahkan untuk membentuk aparatur berintegritas, adaptif, dan kompetitif menuju Indonesia Emas 2045.

Di akhir sesi, Purwadi kembali menegaskan pentingnya sinergi antarpemangku kepentingan. “Kualitas birokrasi ditentukan oleh kualitas manusia yang mengelolanya. Setiap ASN harus mendapatkan kesempatan yang setara untuk berkembang,” ujarnya.

Ia menyampaikan apresiasi kepada LAN atas penyelenggaraan forum dan berharap hasilnya menjadi langkah nyata peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemajuan birokrasi Indonesia.(Yuanta)