Kembali Kantor Imigrasi Cilacap Gelar Rakor TIMPORA

Pewarta : Rusmono|Kaperwil Jateng

BANJARNEGARA | HARIAN7.COM – Kembali, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Rakor TIMPORA), kali ini rakor TIMPORA ditingkat Kabupaten Banjarnegara.

Rakor yang dilaksanakan Rabu, (17/09/2025) di Hotel Surya Yudha dibuka Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap, Ryo Achdar mengusung tema ‘Sinergitas TIMPORA Dalam Mewujudkan Kabupaten Banjarnegara Yang Aman, Tertib, Dan Ramah Lingkungan’.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap, Ryo Achdar menekankan pentingnya kerja sama seluruh pihak. “Kolaborasi adalah kunci untuk memastikan pengawasan orang asing berjalan efektif. Dengan bersinergi, kita bisa menciptakan lingkungan yang aman dan tertib bagi semua,” ujar Ryo.

Sebelum sesi utama dimulai, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim), Mukhlis Akbar menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan.

Mukhlis Akbar juga berperan sebagai salah satu narasumber bersama dengan Kasubsi Penindakan Keimigrasian, Ahsanta Maulana, dan Kepala Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian, Ganesa Wisesa.

Materi utama dalam rapat ini disampaikan oleh Kasubsi Penindakan Keimigrasian, Ahsanta Maulana. Dalam paparannya, membahas mengenai pengawasan orang asing, khususnya terkait penyalahgunaan izin tinggal dan berbagai bentuk pelanggaran yang sering terjadi. Langkah-langkah penindakan yang diambil sesuai dengan peraturan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Selain itu, dalam paparannya juga mensosialisasikan terkait dengan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) Aplikasi ini untuk mempermudah pengelola penginapan, perusahaan, maupun masyarakat dalam melakukan pelaporan orang asing secara cepat dan efisien. Dengan adanya APOA, diharapkan proses pengawasan menjadi lebih terstruktur dan responsif, sehingga dapat meminimalisasi pelanggaran dan menjaga keamanan di Banjarnegara,” ujar Ahsanta.

Rakor dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi pemerintah, termasuk Kepolisian, TNI, Kesbangpol, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta lembaga terkait lainnya. Diharapkan, melalui koordinasi yang intensif ini, pengawasan orang asing di Kabupaten Banjarnegara dapat berjalan lebih optimal, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat. (*)