Zulhas Blak-blakan: Indonesia Tak Perlu Impor Beras dan Jagung Lagi!

BOYOLALI | HARIAN7.COM – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, mengunjungi KUD Singosari, Mojosongo, Boyolali, pada Kamis (20/3/2025). Dalam lawatannya, Zulhas—sapaan akrabnya—bertemu dengan Pramono, pemilik UD. Pramono Boyolali. Kunjungan ini bagian dari program swasembada pangan pemerintah.

Di hadapan hadirin, Zulhas menegaskan bahwa pada tahun 2025 ini, Indonesia tak lagi butuh impor beras dan jagung. “Namun, selain karbohidrat, tubuh juga butuh protein dari susu, telur, ikan, ayam, dan daging,” katanya.

Terkait program makan bergizi gratis (MBG), Zulhas mengungkapkan bahwa susu belum bisa masuk dalam menu karena pasokan lokal masih minim. Saat ini, 85 persen kebutuhan susu nasional masih bergantung pada impor. “Agar nanti kita tidak tergantung impor lagi susu, kalau kita sudah banyak susu secara bertahap nanti baru makan gratis itu baru diberi,” ungkapnya.

Keringanan Pajak untuk UD. Pramono

Turut hadir dalam kunjungan ini Sekda Boyolali, Wiwis Trisiwi Handayani, didampingi Kepala Disnakkan Boyolali, Lusia Dyah Suciati. Mereka menyambut baik komitmen pemerintah dalam mendukung sektor peternakan.

Salah satu yang jadi sorotan adalah keringanan pajak bagi UD. Pramono. Wiwis menyampaikan bahwa pemerintah dan UD. Pramono masih menunggu kepastian final terkait keringanan tersebut. Awalnya, pajak yang dibebankan sebesar Rp 671 juta, kemudian setelah diklarifikasi menjadi Rp 471 juta. Kini, Dirjen Pajak dikabarkan akan memberi keringanan sebesar Rp 200 juta.

“Kita tunggu dengan pasti dan alhamdulillah kalau itu memang iya, ini menjadikan satu motivasi untuk teman-teman semua bapak ibu petani untuk lebih semangat kerja lagi,” ujar Wiwis.

Bantuan Rp 1,2 Miliar untuk UD. Pramono

Pramono pun tak bisa menyembunyikan rasa syukurnya. Selain keringanan pajak, ia juga menerima bantuan tujuh cooling susu dan fasilitas listrik senilai Rp 1,2 miliar.

Dengan tambahan tujuh cooling susu ini, kapasitas penyimpanan meningkat hingga 35 ribu liter, dibandingkan sebelumnya yang hanya mampu menampung 21 ribu liter. Sayangnya, akibat kasus PMK, produksi saat ini turun menjadi 20 ribu liter.

Bantuan listrik juga sangat membantu dalam proses pengawetan susu, meskipun Pramono tetap harus membayar tagihannya sendiri. Soal pajak yang masih melilitnya, ia mengaku akan mencari solusi terbaik.

“Ya nanti usaha lah, dipikir dulu solusinya gimana, diusahakan,” tandasnya.(Aini)