JAKARTA | HARIAN7.COM – Pemerintah mendapatkan banjir kritik baru-baru ini setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) sering terlibat dalam pembagian bantuan sosial (bansos), termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bansos beras.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meskipun demikian, Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, membela Jokowi dan menyerukan agar masyarakat tidak membuat masalah terkait bansos.
“Kritik terhadap langkah Jokowi dalam pembagian bansos disebabkan oleh keraguan bahwa hal tersebut dilakukan menjelang Pemilu 2024, terutama dengan partisipasi anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Presiden dari Prabowo Subianto,”kata Luhut.
Menurut Luhut, Jokowi memiliki cara unik dalam pembagian bansos dengan turun langsung ke lapangan, dan seharusnya tidak ada perdebatan tentang hal tersebut. Dia juga menegaskan bahwa dana untuk bansos telah disetujui oleh DPR.
“Gaya Jokowi dalam pembagian bansos tidak perlu dihubungkan dengan suasana politik menjelang Pemilu. Saya mengakui bahwa Pak Jokowi memiliki pengalaman pribadi dari keluarga miskin, yang membuatnya memahami kondisi mereka,”terangnya.
Luhut juga menyatakan bahwa anggaran bansos yang besar tidak menjadi masalah selama disetujui oleh DPR. Dia menyoroti bahwa beberapa kritikus bansos juga memiliki perwakilan di DPR.
Mengenai kecurigaan publik terhadap motif pembagian bansos menjelang Pemilu 2024, Luhut mengatakan bahwa dalam situasi ekonomi saat ini, kehadiran bansos dapat membantu menjaga daya beli masyarakat.
Dia meyakini bahwa Jokowi hanya ingin memastikan bahwa masyarakatnya tidak kelaparan karena tidak mendapatkan bantuan.
Luhut menekankan bahwa polemik seputar bansos seharusnya tidak dibesar-besarkan dan publik sebaiknya menunggu informasi lebih lanjut daripada berspekulasi.(Yuan)
