Ketiga Kalinya Gibas Cilacap Tak Ditemui Inspektur Inspektorat Cilacap, Rencananya Akan Gelar Audensi

Pewarta : Rusmono|Kaperwil Jateng

CILACAP, Harian7.com – Lagi-lagi Organisasi Masyarakat Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi (Ormas Gibas) kecewa, pasalnya sudah ketiga kalinya belum bisa menemui Inspektur Inspektorat Cilacap. 

Sebelumnya, pada Senin, (14/08/2023) Ormas Gibas datangi kantor Inspektorat akan mengklarifikasi terkait pembayaran para rekanan di salah satu dinas yang diduga dihambat. Kedua pada Rabu, (23/08/2023) kedatangan mereka juga belum ditemui oleh Inspektur. 

Dan yang ketiga kalinya pada Senin, (28/08/2023) kedatangan Ormas Gibas juga belum ditemui Inspektur. Resepsionis Inspektorat menyampaikan bahwa untuk saat ini Bapak Inspektur sedang mendampingi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

“Saya sudah menyampaikan kepada Bapak Inspektur, namun untuk saat ini beliau sedang mendampingi BPKP, dan apabila Bapak Inspektur sudah ada waktu akan menghubungi ketua Ormas GIBAS,” kata resepsionis. 

Ketua Ormas Gibas Cilacap, Bambang Purwanto merasa sangat kecewa karena sudah tiga kali  menghadap untuk klarifikasi tapi Inspektur belum bisa menemuinya. 

“Maksud kami dari Gibas ingin menemui kepala Inspektorat adalah minta konfirmasi terkait pemberhentian sementara pembayaran pekerjaan beberapa waktu yang lalu disalah satu dinas di Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap. Padahal kami juga hanya minta waktu sebentar, setelah dapat jawaban dari konfirmasi tersebut ya sudah, selesai,” katanya, Senin, (28/08/2023).

Ia menegaskan, bahwa kami ingin minta penjelasan dan penegasan serta rujukan tentang kebijakan pemberhentian sementara pembayaran pekerjaan di salah satu dinas. Kebijakan ini akan diberlakukan berkelanjutan atau hanya untuk dinas tertentu?.

“Kami masyarakat tentunya mengharapkan kebijakan tersebut berkelanjutan dan konsisten, artinya diberlakukan untuk semua dinas dan terus menerus, jangan hanya untuk dinas tertentu, dan saat tertentu, nanti bisa muncul kesan negatif dan menimbulkan berbagai asumsi,ada apa ini dan sebagainya,” ucapnya.

Untuk itu, tegas Bambang kebijakan tersebut harus diberlakukan secara menyeluruh, agar affair dan adil . Pemerintah juga tidak kerja dua kali. Jadi sebelum pembayaran dilakukan, audit dulu itu pekerjaan oleh inspektorat, kontraktor tinggal menerima pembayaran bersih dan tuntas. 

“Cuma yg menjadi persoalan kemudian, mampu tidak Inspektorat melakukan itu? Dimungkinkan akan ada ratusan pekerjaan yang harus diaudit dalam waktu yang hampir bersamaan sebelum pembayaran, baik itu pekerjaan paket kecil ataupun paket besar,” jelasnya.

Lebih lanjut Bambang menandaskan, mampukah inspektorat melakukan hal itu dengan sumber daya manusia (SDM) yang ada? Itu akan menjadi sebuah persoalan baru. Kami masyarakat sangat mendukung semua kebijakan pemerintah sepanjang itu berbasis pada kepentingan umum dan penegakan keadilan.

“Ingat !!! Masyarakat sekarang sudah pandai menilai mana kebijakan yang berbasis untuk masyarakat dan kebijakan yang ditumpangi kepentingan, dan untuk menindaklanjuti agenda bertemu dengan inspektur, jika perlu kami akan mengajukan untuk audensi atau dialog,” pungkasnya. (*)